Pemanfaatan dana desa yang efektif, solusi tingkatkan kesejahteraan rakyat


Posted : 15-05-2018 12:27:28

 

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta agar pemerintah desa mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.


"Salah satunya melalui pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa Tahun 2018 sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo," ujar Mendagri dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat dan Daerah Tahun 2018 pada Senin, (14/5), di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta.

Dalam sambutannya, Mendagri kembali menyinggung pentingnya sinergi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan berbagai aturan turunannya. "Sinergisitas kebijakan pusat dan daerah ini untuk mewujudkan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa di pusat dan daerah yang harmonis dan terkoordinasi," ungkap Mendagri di hadapan Presiden Joko Widodo.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat 2018 Merdeka.com

Menyambung keterangan Mendagri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menegaskan, pemerintah terus berupaya mempercepat penyaluran dana desa Tahun 2018. Untuk itu, melalui para bupati dan walikota seluruh Indonesia, Eko berharap agar dapat membantu menyukseskan ikhtiar pemerintah tersebut.

"Tolong percepat penyaluran dana, setelah dana cair dari pusat, maksimal 7 hari harus sudah disalurkan ke desa," tukasnya.

Eko menjelaskan, program dana desa adalah sebuah cara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mendesentralisasikan pertumbuhan ekonomi. Dengan cepatnya penyaluran dana desa, maka pembangunan dengan menggunakan skema padat karya tunai dapat segera direalisasikan. Tak lupa, Eko kembali mengingatkan agar 30 persen dari pengerjaan proyek dana desa harus dialokasikan untuk upah pekerja. Program tersebut, lanjutnya, akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat 2018 Merdeka.com

"Terbangunnya ribuan kilometer jalan dan pembangunan infrastruktur lainnya yang memberikan dampak adalah buah kepemimpinan serta kerja keras bupati, wali kota, dan kepala desa. Begitu juga dengan penyerapan dana desa meningkat dari 83 persen menjadi 99 persen. Kepala daerah telah membuktikan bisa mencetak sejarah baru," ujarnya Optimistis.

Aparatur pemerintahan desa peroleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyampaikan, Aparatur Pemerintahan Desa ini nanti nya akan terlindungi oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). "Kami hadir untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia termasuk para aparat desa sudah terlindungi, dan kami mengapresiasi seluruh pihak khususnya Kemendagri yang terus berupaya mendorong seluruh aparat desa dan lingkupnya mendapatkan kesetaraan perlindungan jaminan sosial seperti halnya pegawai ASN", ungkap Agus.

Berbagai perlindungan yang diberikan bagi Aparatur Pemerintah Desa merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman sekaligus Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan lalu, tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat 2018 Merdeka.com

Seperti diketahui, kerjasama yang dijalin ini memungkinkan seluruh aparatur pemerintahan desa yang tersebar di 74.957 desa di Seluruh Indonesia untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dari BPJS Ketenagakerjaan agar selalu aman dan nyaman.

"Kami memiliki 325 kantor layanan di seluruh Indonesia yang siap memberikan pelayanan kepada seluruh aparat desa. Selain itu juga dengan infrastruktur dan kanal digital yang kami miliki, semua sudah dipersiapkan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta tanpa membedakan pelayanan yang diberikan," terang Agus.

Rapat Koordinasi Nasional ini merupakan hasil kerja bersama antara Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan mengangkat tema "Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Penguatan Padat Karya Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan", acara berlangsung dari tanggal 13 - 14 Mei 2018 di Jakarta Internasional Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo di Rakornas Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat 2018 Merdeka.com

Dalam kegiatan ini juga akan melibatkan beberapa narasumber untuk memberi bekal kepada peserta, terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Disampaikan pula peserta Rakornas terdiri dari unsur Pemerintah Pusat yaitu para pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan para pejabat daerah yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Desa dari Desa Terbaik di masing-masing Kabupaten/Kota. [hhw]

Konten Terkait

Posted : 16-08-2018 11:32:57

Loji Jadi Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan


Posted : 16-08-2018 11:26:35

BPJS Ketenagakerjaan Gencarkan Sosialisasi


Posted : 16-08-2018 11:25:07

BPJS Ketenagakerjaan Bidik Pekerja Informal