BPJS Ketenagakerjaan Terus Imbau Perusahaan Daftarkan Pekerjanya, Jangan Sampai Kena Sanksi


Posted : 16-05-2018 10:19:03

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Hingga saat ini, masih ada saja perusahaan yang belum bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan, termasuk belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial ini. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bali-Denpasar, akan fokus menyasar perusahaan yang membandel ini.

Baik perusahaan yang belum menjadi peserta maupun menunggak membayar iuran. Bahkan untuk membantu proses ini, pihaknya bekerjasama dengan kejaksaan dan memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi yang tetap membandel.

Kepala BPJS TK Cabang Bali-Denpasar, Novias Dewo Santoso, menegaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013, menjelaskan bahwa ada hubungan antar lembaga, di peraturan pemerintah tersebut dalam rangka perluasaan kepesertaan.

“Kedua dalam rangka kepatuhan, perusahaan yang sudah menjadi peserta ataupun yang belum menjadi peserta, kita diperbolehkan melakukan kerjasma,” katanya di Denpasar, Senin (14/5). Kemudian sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan tugas negara dalam bidang jaminan sosial.

Kemudian terkadang, walaupun telah ada upaya namun ada saja perusahaan yang belum sadar.

“Maka kami akan gunakan kewenangan. Salah satunya kerjasama dengan kejaksaan. Kenapa dengan kejaksaan, karena itu kan sesuai dengan tupoksi dia, bisa bertindak sebagai pengacara negara.Oleh karena BPJS TK milik negara maka sudah sewajarnya kejaksaan bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

“PP 85 kan hubungan antar lembaga, sekarang PP 86 2013 kita punya tugas tambahan pengawasan dan pemeriksaan. Jadi bagi perusahaan yang terduga melakukan pelanggaran hukum misal perusahaan wajib belum daftar. Perusahaan menunggak iuran. Kemudian ada perusahaan daftar sebagian. Misal karyawan 100 tapi lapor cuma 10, atau gaji misalnya Rp 10 juta dilaporin cuma UMP atau UMK, maka akan kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya pun akan bekerjasama dengan kejaksaan dalam menanggulangi hal ini.

“Untuk tahap awal, kami fokus di perusahaan yang belum daftar. Sudah ada, dan kami limpahkan ke kejaksaan. Kedua perusahaan yang katagori menungak ini. Khusus di Kejaksaaan Negeri Tabanan ada 5 perusahaan yang menungak. Yang sudah membayar 4 perusahaan, jadi yang belum masih 1 dalam proses,” sebutnya.

Kerjasama ini telah dilakukan sejak 2016, dan kembali diperbaharui tahun ini dengan Kejari Tabanan.

“Nah sebenarnya ini selaras dengan surat edaran Kejaksaan Agung, yang meminta agar seluruh Kejari dan Kejati mensupoort program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya kepada pengusaha yang belum patuh mengikuti aturan,” sebutnya.

Novias Dewo menjelaskan, dari 5 perusahaan yang menunggak ini memiliki piutang Rp 244 juta.

“Yang sudah membayar itu Rp 82 juta.Yang realisasi pelunasan Rp 87 juta, yang masih belum bayar Rp 80 juta. Ini untuk 4 perusahaan. Alasan belum membayar masih dalam proses,” katanya.

Sehingga hal ini akan ditindaklanjuti oleh kejaksaan, dan dilihat masalahnya apakah karena kendala finansial, atau memang tidak ada etikat baik.

“Itu di Tabanan, belum di Denpasar yang masalahnya lebih kompleks lagi,” sebutnya.

Ia melihat masih banyak peluang pekerja menjadi peserta di Bali, apalagi dari jumlah pekerja di Bali baru 26 persennya yang menjadi peserta.

Sehingga masih ada peluang 74 persen peserta, termasuk dari sektor UMKM dan informal.

Lanjutnya, target penambahan perusahaan baru 2018 adalah 1.754 dan realisasi hingga April 2018 baru 483 perusahaan. Target ini naik dibanding realisasi tahun 2017 dengan angka 1.748 dari target 1.561.

Kemudian target penambahan tenaga kerja bukan penerima upah 2018 adalah 18.577 dengan realisasi hingga April 2018 5.891.


Sementara target tenaga kerja penerima upah (PU), adalah 92.644 dengan realisasi hingga April 2018 24.359 PU.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang mempekerjakan pekerja agar segera mendaftarkan pekerjanya,” tegasnya.

Sehingga perusahaan atau pemberi kerja tidak terkena punishment baik administratif berupa pencabutan izin, maupun sanksi pidana dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan denda mencapai Rp 8 miliar.

“Sanksi ini tentu opsi terakhir, saya berharap pengusaha paham kewajiban ini karena pekerja yang dirugikan,” tegasnya.

Ke depan pun, pihaknya akan terus melakukan pendekatan dan pembinaan serta sosialisasi ke perusahaan atau pemberi kerja tentang pentingnya jaminan sosial ini.

“Perusahaan besar mayoritas sudah menjadi peserta, Cuma ini banyak yang mikro kecil belum daftar,” imbuhnya.(*)


Penulis: AA Seri Kusniarti
Editor: Ida Ayu Made Sadnyari

Konten Terkait

Posted : 16-08-2018 11:32:57

Loji Jadi Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan


Posted : 16-08-2018 11:26:35

BPJS Ketenagakerjaan Gencarkan Sosialisasi


Posted : 16-08-2018 11:25:07

BPJS Ketenagakerjaan Bidik Pekerja Informal