BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan Kepada Tiga Ahli Waris TKK Pemkot Bekasi


Posted : 08-06-2018 15:25:42

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI SELATAN - Tiga ahli waris Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menerima santunan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Kota Bekasi.

Kepala Bidang Pelayanan BPJS-TK Kota Bekasi Khomsan Hidayat mengatakan, pemberian dilakukan kepada ahli waris TKK Pemkot Bekasi yang telah meninggal dunia.

"Total santunan yang kami berikan kepada ahli waris sebesar Rp 249 juta," kata Khomsan kepada TribunJakarta.com, di Kantor Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kamis (7/6/2018).

Khomsan menjelaskan satunan JKK diberikan kepada Erni Lubis selaku ahli waris dari TKK Pemkot Bekasi bernama Soripada Harahap senilai Rp 201 juta yang meninggal dunia saat menjalankan tugas.

Baca: RS Mata Primasana Tanjung Priok Resmi Bekerja Sama dengan BPJS Layani Masalah Kesehatan Retina

Baca: Dinas Kesehatan DKI Jakarta: Jangan Lupa Bawa Kartu BPJS Kesehatan saat Mudik

Selain itu, santunan JKM diserahkan kepada ahli waris TKK Pemkot Bekasi yakni Misa Jeban selaku ahli waris dari Enjang Sutisna, kemudian Euis Widyaningsih yang merupakan ahli waris dari Arah Munandar.

"Almarhum Enjang dan Ara ini meninggal dunia karena sakit. Mereka berstatus sebagai TKK di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, masing-masing sebesar Rp 24 juta," kata Khomsan

Menurutnya, pegawai TKK di Pemkot Bekasi baru dua bulan terdaftar sebagai peserta BPJS-TK. Namun hak mereka untuk mendapatkan santunan tetap sama dari peserta yang lebih dulu.

“Haknya sama, mereka tetap mendapat santuatan ketika mereka sudah terdaftar sebagai peserta," kata Khomsan.

Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, uang santunan itu bisa digunakan ahli waris untuk kebutuhan lain.

Jaminan Sosial kepada TKK juga sangat menolong bagi keluarga yang ditinggal.

Menurut dia, seluruh pegawai TKK berjumlah 10.700 orang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Proses perlindungan jaminan sosial kepada TKK, kata dia, membutuhkan waktu selama setahun.

"Meski baru terdaftar dua bulan, namun hak yang diperolehnya penuh seperti peserta lain yang sudah lebih dulu terdaftar. Hal ini sebagaimana komitmen BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah," kata Dadang.


Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta