Siaran Pers


Aparatur Pemerintahan Desa di Seluruh Indonesia Kini Dijamin BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, Senin 14 Mei 2018



Setelah sebelumnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman sekaligus Perjanjian Kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri pekan lalu tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, kali ini BPJS Ketenagakerjaan aktif mensosialisasikan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam kegiatan Rakornas (Rapat Kerja Nasional) di Jakarta.

Seperti diketahui, kerjasama yang dijalin ini memungkinkan seluruh aparatur pemerintahan desa yang tersebar di 74.957 desa di Seluruh Indonesia untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dari BPJS Ketenagakerjaan agar selalu aman dan nyaman.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyampaikan “kami hadir untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Indonesia dapat terwujud, termasuk para aparat desa di seluruh Indonesia", ungkap Agus.

Sosialisasi yang diselenggarakan ini merupakan perwujudan dari keseriusan Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan perlindungan kepada aparat desanya. "Melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa hari ini, kami melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkesinambungan tentang manfaat yang didapat jika terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan", jelas Agus.

Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Agus Susanto dan disaksikan oleh Menteri Pedesaan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, secara simbolis kepada 3 orang aparat desa antara lain M Jamil dari Kabupaten Aceh Utara, Tukiman dari Kabupaten Sukoharjo, dan Hopni Ajoi dari Kabupaten Tambrauw. Ketiganya menjabat sebagai Kepala Desa dengan kepesertaan terhitung bulan Mei 2018.

Aparatur Pemerintahan Desa ini nanti nya akan terlindungi oleh program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang iuran nya dibayarkan melalui Anggaran Dana Desa (ADD).

Agus menegaskan, kami memiliki 325 kantor layanan di seluruh Indonesia yang siap memberikan pelayanan kepada seluruh aparat desa. Selain itu juga dengan infrastruktur dan kanal digital yang kami miliki, semua sudah dipersiapkan memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh peserta", terang Agus.

"Dan jangan kuatir, pelayanan yang kami sediakan tidak membedakan antara peserta satu dengan lainnya. Semoga dengan kegiatan sosialisasi pada hari ini, kita bisa selangkah lebih dekat untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja di Indonesia sesuai dengan visi dan misi kami", pungkas Agus.

BPJS Ketenagakerjaan Siap Hadapi Gejolak Pasar Saham

Jakarta, 8 Mei 2018



Kondisi pasar modal saat ini sedang mengalami gejolak, dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah turun 5,68% sejak posisi awal tahun. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang juga merupakan salah satu investor pasar modal terbesar di Indonesia, telah menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan ini.

Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan per 31 Maret 2018 mencapai Rp321,19 Triliun atau tumbuh sebesar 1,23% dari posisi 31 Desember 2017.

Direktur Pengembangan Investasi BPJS Ketenagakerjaan, Amran Nasution, menyatakan, “di tengah melemahnya kondisi IHSG kami masih dapat tumbuh sebesar 1,23% dari posisi awal tahun 2018. Tentu saja ini didukung oleh pencapaian iuran, dan strategi investasi yang tepat”.

Amran menambahkan, jika kondisi pasar modal saat ini tumbuh positif, pihaknya memproyeksikan pertumbuhan dana kelolaan per Maret 2018 dapat mencapai Rp327 Triliun, namun karena terjadi gejolak, sehingga BPJS Ketenagakerjaan kehilangan kesempatan penambahan dana kelolaan.

Strategi yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk menghadapi gejolak pasar modal antara lain melakukan diversifikasi portofolio, khususnya pada instrument yang terkena dampak paling minimal atau mendapatkan gain dengan kondisi market seperti saat ini.

“Harapannya Bank Indonesia akan meningkatkan suku bunga acuan, yang akan berdampak positif pada Instrumen Pendapatan Tetap, yaitu Surat Utang dan Deposito, sehingga akan memberikan yield yang lebih menarik. Dan sebagian besar dari portofolio kami, sebesar 71% ditempatkan pada Surat Utang dan Deposito yang mempunyai dampak minimal terhadap gejolak IHSG”, jelas Amran.

“Portofolio pendapatan tetap yang sebesar 71% tersebut merupakan core portfolio, kami selalu menjaga agar tetap matching dengan kebutuhan likuiditas dan liabilitas dari setiap program yang dikelola", tambahnya.

Amran juga menjelaskan pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menjalankan strategi building (portofolio) pada saham-saham yang mengalami penurunan harga, namun memiliki fundamental yang bagus. “Kami pasti mempertimbangkan pembelian saham dengan valuasi yang menarik, namun tetap menekankan pada kelayakan fundamental, potensi pertumbuhan jangka panjang dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan governance”, ungkap Amran.

Amran menegaskan, pasar modal Indonesia di masa lalu juga pernah mengalami gejolak, namun BPJS Ketenagakerjaan dapat menghadapi tantangan-tantangan tersebut, karena portofolio BPJS Ketenagakerjaan memiliki prospek jangka panjang yang baik. Selain itu juga didukung dengan kondisi fundamental Indonesia yang masih positif, sehingga diharapkan tidak butuh waktu yang lama bagi pasar modal untuk kembali pulih.

“Kondisi market tidak dapat kita duga, tinggal bagaimana investor memanfaatkan momentum. Kami optimis kondisi ini akan membaik, IHSG akan kembali menguat karena kondisi fundamental Indonesia yang masih sangat baik. Marilah kita menjaga dan mendukung percepatan pemulihan pasar modal secara bersama-sama”, pungkas Amran.

Kinerja BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2017 Raih Hasil Menggembirakan

Jakarta, 8 Mei 2018



BPJS Ketenagakerjaan kembali mencatatkan kinerja keuangan yang menggembirakan untuk tahun 2017, berdasarkan hasil audit terhadap Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono (Anggota dari Nexia International) dengan predikat WTM (Wajar Tanpa Modifikasian) dan Laporan Pengelolaan Program oleh Razikun Tarko Sunaryo yang menyampaikan asurans sesuai dengan (“comply with”) kriteria yang berlaku sesuai Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Evi Afiatin, memaparkan Kinerja BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 8 Mei 2017, kurang lebih 3 bulan lebih cepat dari batas tenggat waktu publik ekspose yaitu setiap tanggal 31 Juli tahun berikutnya. Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program telah disampaikan terlebih dahulu kepada Presiden RI pada tanggal 30 April 2018 atau 2 bulan lebih cepat dari tenggat waktu.

Evi menyampaikan bahwa seluruh indikator kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tercapai diatas target yang telah ditetapkan. Aset Dana Jaminan Sosial (DJS) ketenagakerjaan meningkat 22.4% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp312,31 Triliun. Ditambah dengan aset BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 14,46 Triliun, sampai dengan penghujung tahun 2017, secara total BPJS Ketenagakerjaan mengelola aset sebesar Rp326,77 Triliun.

Selanjutnya Evi memaparkan bahwa dari total asset DJS, sebesar Rp. 306.3 Trilyun telah diinvestasikan dengan menghasilkan pendapatan investas netto sebesar Rp. 27.3 Trilyun dan memberikan imbal hasil kepada peserta Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 7.83% p.a. nett tanpa dikenakan pajak atau 3.83% lebih tinggi dari bunga deposito rata-rata perbankan pemerintah (5% p.a sebelum pajak atau 4% p.a nett setelah pajak).

Dari seluruh kriteria atas tingkat kesehatan keuangan BPJS maupun DJS Ketenagakerjaan, yaitu rasio solvabilitas, likuiditas, BOPO, maupun rasio ekuitas terhadap liabilitas tercatat melebihi batas minimal yang telah ditetapkan.

Dalam hal capaian kepesertaan, sebanyak 44,99 juta pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan 26,2 juta tenaga kerja peserta aktif, dan 488.188 Pemberi Kerja aktif yang memberikan kontribusi penerimaan iuran sebesar Rp. 56,4Triliun. Sepanjang tahun 2017 BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim atau pembayaran jaminan sebesar Rp. 25,2 Triliun. Dan berdasarkan hasil survey kepuasan pelanggan oleh pihak independen, tingkat kepuasan peserta atas layanan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 90.71% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 88,20%.

Menurut Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, hasil yang didapatkan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan buah kerja keras tahun 2017 yang didukung oleh semua pihak terkait. Agus meminta agar kinerja yang sangat baik ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. “Semua pihak terkait memiliki peran penting dalam pencapaian kinerja yang baik ini”, ujar Agus.

Agus menambahkan, beberapa inisiatif strategis telah dilakukan sepanjang tahun 2017 untuk memastikan bahwa tidak hanya pekerja penerima upah saja yang terjamin oleh BPJS ketenagakerjaan tetapi juga para pekerja sektor informal atau pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), pekerja rentan dan pekerja migran. Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan sektor informal, pada tahun 2017 telah dicanangkan program Perisai (Penggerak Jaminan Sosial), yang telah berhasil mengakuisisi 18.303 pekerja dengan 595 Perisai. Selain itu, program GN Lingkaran (Gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja Rentan), telah berhasil melindungi 599.476 pekerja rentan. Untuk perlindungan pekerja migran, BPJS Ketenagakerjaan telah mengakuisisi 99.800 Pekerja Migran Indonesia (PMI) melalui program perlindungan PMI.

Desa Sadar Jaminan Sosial juga menjadi salah satu strategi inisiatif tahun 2017 ini dengan mencanangkan 276 desa yang memiliki komitmen untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para perangkat desa dan potensi pekerja lainnya di desa masing-masing. Pembiayaan perumahan pekerja juga dipersembahkan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT).

“Kami merupakan badan hukum publik yang mengutamakan pengelolaan dana yang bersih dan akuntabel. Predikat Wajar tanpa Modifikasian (WTM) dari kantor akuntan yang independen merupakan indikasi bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai dengan standar akuntasi keuangan yang berlaku. Paparan publik yang kami lakukan saat ini juga merupakan salah satu komitmen kami dalam memberikan transparansi pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat”, pungkas Agus.

“Kami berterimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung kami, sehingga kami dapat meraih pencapaian ini. Juga terimakasih atas kepercayaan seluruh pekerja dan pemberi kerja kepada perlindungan yang kami selenggarakan. Kami akan selalu memberikan yang terbaik agar perlindungan jaminan sosial benar-benar optimal bagi seluruh pekerja,” pungkasnya.

Implementasikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara Total, BPJS Ketenagakerjaan Apresiasi Pemda Raja Ampat

Raja Ampat, 2 Mei 2018



Jaminan sosial adalah hak seluruh warga negara Indonesia yang dijamin dalam UUD 1945 dan telah menjadi kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial. BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, terus berupaya menyediakan akses dan layanan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Namun, tanpa dukungan dari para stakeholder terkait, implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia akan sulit diwujudkan.

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu stakeholder pemerintah yang sangat mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu langkah Pemda Kabupaten Raja Ampat yang dinilai strategis adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung, dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Raja Ampat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, hadir langsung di Raja Ampat, Papua untuk menyampaikan apresiasinya kepada Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE

"Kami sangat mengapresiasi Pemda Raja Ampat sebagai pemerintah daerah pertama yang mengeluarkan regulasi Perda yang mendukung sepenuhnya implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan seperti ini sangat penting dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Indonesia", tutur Agus.

Perda yang diterbitkan tersebut memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 3.554 orang Aparat Kampung dan Pegawai Non ASN dan 10.000 orang pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di wilayah Kabupaten Raja Ampat, dan seluruhnya menggunakan dana APBD. Sektor pekerja yang diberikan perlindungan melalu peraturan daerah ini adalah nelayan/petani, penjual pinang, driver speedboat transwisata, sopir rental, tukang ojek dan pedagang pasar.

Pembiayaan perlindungan pekerja dengan menggunakan dana APBD ini juga didukung dengan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 6 tahun 2018, tentang Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Penduduk Kabupaten Raja Ampat yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemda Raja Ampat juga mewajibkan setiap proyek dan pekerjanya yang menggunakan anggaran APBD untuk didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk memastikan semua regulasi tersebut berjalan dengan baik, Pemda Raja Ampat juga telah membentuk Tim Pengawas Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, melalui SK Bupati.

Sebelum terbitnya peraturan daerah ini, pemerintah kabupaten raja ampat telah mendapatkan penghargaan melalui terpilihnya Desa Saonek di Kabupaten Raja Ampat sebagai Desa Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Terbaik III Nasional tahun 2017.

"Kami menghimbau agar inisiatif Pemda Raja Ampat ini dapat diduplikasi di pemerintah daerah lain, agar menjadi langkah percepatan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia dapat segera tercapai", pungkas Agus.

Kembali Raih Penghargaan, SDM BPJS Ketenagakerjaan Siap Hadapi Tantangan

Jakarta, 27 Maret 2018



Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor terpenting bagi sebuah organisasi, institusi, atau perusahaan dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Dalam menjalin hubungan baik dengan SDM yang dimiliki, manajemen di perusahaan menggunakan berbagai metode yang diperkirakan memiliki dampak yang positif bagi karyawan. Dengan harapan, para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut akan lebih termotivasi dan memiliki pandangan positif tentang kemajuan perusahaan yang tentunya berujung pada peningkatan kinerja SDM dalam melaksanakan pekerjaan. Dan mencapai target yang ditetapkan.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan institusi yang berhasil menjalin hubungan yang sangat baik dengan karyawannya. Hal ini dibuktikan dengan kembali diraihnya penghargaan dalam ajang Indonesia Employee Engagement Index (IEEI) 2017 yang dilaksanakan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (27/03). Terlihat dari hasil yang didapatkan oleh konsultan riset internasional, Blessing White, yang menyatakan bahwa karyawan BPJS Ketenagakerjaan engaged dalam mencapai tujuan perusahaan. Sedikitnya 92% total responden menyatakan diri puas bekerja di BPJS Ketenagakerjaan dan 91,4% responden menyukai pekerjaan yang mereka lakukan, sementara untuk angka rata-rata yang diraih BPJS Ketenagakerjaan mencapai 83,6%.

Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, memberikan apresiasi atas usaha para karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam mencapai kinerja. "Penghargaan ini merupakan bukti dedikasi karyawan kami terhadap institusi. Kerja keras dan penciptaan lingkungan kerja yang harmonis mendorong karyawan senantiasa meraih target kinerja yang telah di tetapkan. Ini membuktikan bahwa memang karyawan BPJS Ketenagakerjaan sangat engaged terhadap institusi tempat mereka bekerja", ujar Naufal.

Dirinya menambahkan bahwa hal tersebut tidak berdasarkan asumsi semata, namun juga diperkuat dengan penghargaan-penghargaan yang diraih. "Salah satunya adalah penghargaan IEEI 2017 yang malam ini diraih", tutur Naufal.

"Semoga apresiasi yang kami raih ini dapat terus memacu kami agar tetap berkarya dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh pekerja", tutup Naufal.

BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Arsip Statis pada ANRI

Jakarta, 20 Maret 2018



BPJS Ketenagakerjaan memiliki peranan penting dalam sejarah perkembangan pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia. Agar sejarah perjalanan tersebut terdokumentasi dengan baik, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan arsip statis kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Arsip statis tersebut sebanyak 13 berkas yang berisikan dokumen bernilai sejarah berupa pembentukan dan cikal bakal lahirnya jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di Indonesia yang diberikan langsung oleh Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz kepada Kepala ANRI, Mustari Irawan pada Selasa (20/3) di Aston Imperial Hotel Bekasi.

Naufal menjelaskan “Sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung pada Presiden RI, penyerahan arsip statis untuk yang pertama kalinya ini adalah merupakan momen penting sebagai wujud kepedulian dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap melestarikan sejarah dari awal terbentuknya jaminan sosial di Indonesia.

Mustari Irawan menyampaikan bahwa “arsip statis adalah arsip yang memiliki nilai sejarah penting bagi institusi dan memori perjalanan suatu bangsa, cerminan dari sudah terkelola dengan baiknya kegiatan kearsipan suatu institusi bisa dilihat dari pengelolaan arsip yang baik dan salah satunya adalah pengelolaan arsip statis

Menurut catatan di ANRI, belum banyak Lembaga Negara dan BUMN di negara ini yang sudah menyerahkan arsip statisnya ke ANRI untuk didokumentasikan dengan baik sebagai peninggalan sejarah masa lalu.

“Tentunya penyerahan Arsip Statis BPJS Ketenagakerjaan kepada ANRI dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan, dan kemaslahatan Bangsa serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan, tutup Naufal.

Duo BPJS Sinergikan Pendaftaran Bersama di bpjs.go.id

Jakarta, 16 Maret 2018



BPJS bersinergi dalam penerimaan pendaftaran bersama melalui satu portal bpjs.go.id yang disosialisasikan pada Jumat (16/3) di Gran Melia Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pemerintah terus berupaya melakukan peningkatan dalam kemudahan berusaha bagi setiap unit usaha yang akan berjalan, salah satunya kemudahan dalam proses administrasi pendaftaran Jaminan Sosial bagi para pekerja yang tercermin dalam program Ease of Doing Business meliputi 3 aspek yaitu simplifikasi pada proses, waktu dan biaya.

World Bank melalui International Finance Corporation (IFC) melakukan survei pada 190 Negara untuk dapat dilakukan pemeringkatan dalam kemudahan berusaha. Peringkat ditentukan dengan menyortir jarak agregat skor perbatasan, ada 10 kriteria penentu yaitu : Starting a Business, Dealing with Construction Permits, Getting Electricity, Registering Property, Getting Credit, Protecting Minority Investors, Tarding Asross Borders, Paying Taxes , Enforcing Contracts dan Resolving Insolvency. Peringkat Indonesia untuk EoDB 2018 di posisi 72 dengan target di tahun 2019 di peringkat 40.

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan masuk dalam 2 indikator yaitu Starting a Business dan Paying Taxes dengan reform yang telah dilakukan dalam hal pendaftaran menggunakan portal dan formulir bersama sejak bulan Mei 2017, hal ini belum di anggap menjadi reform karena masih rendahnya utiliasi penggunaan portal dan formulir bersama tersebut.

Melalui sistem yang terintegrasi dengan pelayanan publik, seperti Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di Jakarta dan Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal (BKPPM) di Surabaya, kantor pelayanan pajak dan lainnya. Mekanisme layanan satu pintu tersebut bertujuan untuk memangkas prosedur registrasi Badan Usaha baru, baik dalam hal pengurusan izin usaha maupun pendaftaran program jaminan kesehatan, agar lebih praktis dan lebih cepat. Hal ini diharapkan dapat mendukung salah satu program pemerintah yaitu Ease of Doing Business (EODB) atau kemudahan memiliki usaha di Indonesia.

Para pelaku usaha dapat memanfaatkan langsung aplikasi berbasis web dengan mengunjungi laman www.bpjs.go.id untuk langsung melakukan pendaftaran badan usaha dan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Sistem ini tentunya memudahkan para pelaku usaha untuk proses pendaftarannya dimana dengan sekali “klik” langsung sudah terdaftar pada kedua Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial ini.

E. Ilyas Lubis, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan “melalui layanan ini, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan berupaya menawarkan kemudahan pendaftaran, penagihan, pembayaran serta pelaporan iuran dan hal ini juga merupakan komitmen kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dapat diwujudkan dengan didasarkan saling membantu dan mendukung agar penyelenggaraan Program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi.

“Kemudahan dalam menjalankan usaha ini tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan Badan Usaha terhadap regulasi yang ada, salah satunya yaitu memiliki perlindungan jaminan sosial, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan, kedepannya kita akan terus berupaya untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada peserta,” tutur Ilyas.

"Harapannya juga masyarakat akan teredukasi atas komitmen negara dalam menyelenggarakan jaminan sosial yang komprehensif di Indonesia. Selain itu juga masyarakat bisa lebih memahami manfaat dan fungsi dari masing-masing BPJS yang ada," tutup Ilyas.

BPJS Ketenagakerjaan Hadirkan Fasilitas Pendaftaran Mandiri Bagi Pekerja Migran

Jakarta, 11 Maret 2018



BPJS Ketenagakerjaan terus berusaha meningkatkan pelayanannya bagi para Pekerja Migran. Kali ini BPJS Ketenagakerjaan memperkenalkan fasilitas pendaftaran mandiri yang dapat diakses melalui aplikasi BPJSTKU. Fasilitas ini ditujukan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin mendaftar saat berada di negara penempatan.

Aplikasi pendaftaran mandiri PMI pada BPJSTKU diperkenalkan pada Minggu siang (11/3) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, sebagai bagian dari peluncuran layanan untuk PMI, yaitu Kartu Pekerja Indonesia untuk Pelaut, Aplikasi Job Order Online, dan pengintegrasian sistem teknologi informasi BPJS Ketenagakerjaan ke dalam sistem Teknologi Informasi (TI) pekerja migran di KBRI Singapura. Acara ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno, Duta Besar RI untuk Singapura, H.E. Ngurah Swajaya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dan Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni.

"Layanan pendaftaran mandiri BPJS Ketenagakerjaan selain dapat diakses melalui aplikasi BPJSTKU di Android, dapat juga diakses melalui website www.bpjsketenagakerjaan.go.id dan Aplikasi Smart Embassy dari KBRI Singapura", jelas Agus kepada para PMI Singapura.

"Seluruh proses pendaftaran hingga pembayaran iuran, dilakukan secara digital, tanpa dokumen fisik (paperless). Para PMI dapat mengakses layanan ini di manapun tanpa batasan wilayah (borderless), dan kapanpun untuk mendapatkan perlindungan. Juga terdapat fitur live chat untuk membantu para PMI yang memiliki pertanyaan. Walaupun kami belum memiliki perwakilan di negara penempatan, kami hadir secara digital mendampingi dan melindungi PMI selama 24 jam non stop", ujar Agus

Agus menambahkan, Singapura dipilih sebagai negara pertama untuk memperkenalkan fasilitas ini karena memiliki Smart Embassy, yaitu sistem TI dan database pekerja migran yang komprehensif yang dikelola langsung oleh KBRI Singapura. Smart Embassy ini telah diintegrasikan dengan sistem BPJS Ketenagakerjaan sebagai basis utama pengelolaan database PMI di Singapura.

Fasilitas layanan mandiri ini merupakan bagian dari transformasi sistem TI berbasis digital yang sedang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan dari transformasi ini adalah untuk menjawab ekspektasi masyarakat akan layanan yang mudah cepat dan ringkas, hingga tuntutan zaman era disrupsi menuju digital office sepenuhnya, tambah Agus.

Agus menegaskan, bukti nyata keunggulan digitalisasi dari sistem IT yang baru adalah aplikasi PERISAI untuk operasional keagenan, dimana end to end proses ditangani secara digital sehingga bersifat paperless, borderless dan cashless. Dan sekarang kami perkenalkan digitalisasi berikutnya berupa fasilitas pendaftaran secara mandiri bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di manapun mereka berada. Kedepannya, seluruh lini kegiatan operasional secara bertahap juga akan kami digitalisasi.

"Untuk itu, sejak pertengahan Februari 2018 kami melakukan migrasi sistem IT yang baru ini dari sistem lama, tentunya kami mohon maaf jika dalam proses transformasi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan kepada para peserta", tutup Agus.

BPJS Ketenagakerjaan Gandeng BNI Untuk Tingkatkan Kepesertaan

Jakarta, 28 Februari 2018



Jakarta, 28 Februari 2018. Sesuai dengan Amanah Undang-undang BPJS Ketenagakerjaan bertugas untuk memberikan perlindungan paripurna kepada pekerja di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya untuk meningkatkan kepesertaan salahsatunya melalui kerjasama dengan BNI yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Sinergi Perlindungan Pekerja Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Program dilaksanakan sejak ditandatanganinya PKS oleh Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan E. Ilyas Lubis dan Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK dalam acara Gathering Mitra Investasi BPJS Ketenagakerjaan 2018 yang berlangsung di Borobudur Ballroom, Menara Jamsostek, Jakarta, Rabu (28/02).

Ilyas mengatakan, “Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program negara yang penting untuk diketahui oleh seluruh pekerja Indonesia dan sangat mengapresiasi pihak BNI yang menyambut baik ajakan kerjasama ini sebagai dukungan atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan dalam kerjasama ini kami juga pastinya akan mendukung program yang dimiliki oleh BNI.

Maksud dari PKS ini adalah sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada dari masing-masing pihak untuk saling mendukung dan bersinergi dalam rangka mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan peningkatan penyaluran fasilitas KUR kepada calon peserta, peserta, eks peserta dan keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Calon debitur KUR nantinya akan diarahkan untuk mendaftarkan perusahaan atau diri mereka ke BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. “Seluruh pekerja, termasuk pemberi kerja harus mendapatkan perlindungan sesuai dengan amanat Undang-undang No. 40 tahun 2004 dan Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS”, papar Ilyas.

Kerjasama ini adalah tindak lanjut dari kerjasama yang sebelumnya juga telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BNI, dimana BNI dapat melakukan proses pendaftaran peserta, pelayanan klaim dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan .

“Langkah yang kami tempuh ini bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kepesertaan, juga untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh infromasi tentang program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya dimiliki oleh seluruh pekerja di Indonesia”. Kami juga akan terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat pekerja, pungkas Ilyas.

BPJS Ketenagakerjaan Awali 2018 dengan Baik

Jakarta, 23 Februari 2018



Jakarta, 23 Februari 2018. Setelah melalui tahun 2017 dengan Cemerlang, BPJS Ketenagakerjaan mengawali tahun 2018 dengan semangat baru dan hasil yang baik. Hal ini tercermin dari hasil kinerja bulan Januari 2018 yang lebih baik dari periode yang sama pada tahun 2017 yang lalu.

Ditemui dalam penyerahan penghargaan Lomba Jurnalistik BPJS Ketenagakerjaan kepada para pemenang, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan dirinya dan jajaran Direksi terus mengembangkan strategi-strategi yang mendukung proses bisnis BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi seluruh pekerja di Indonesia.

“Mengawali tahun 2018 ini, kami terus berupaya memberikan perlindungan terbaik bagi seluruh pekerja, salah satunya juga dengan melakukan integrasi sistem yang lebih mutakhir. Ini kami lakukan agar pelayanan yang kami berikan kepada para pekerja bisa lebih optimal”, jelas Agus.

Total pekerja yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan pada Januari 2018 mencapai 45,12 juta orang dengan peserta aktif mencapai 26,36 juta orang,. Capaian ini lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu meningkat sebesar 10,26%. Dari sisi jumlah pemberi kerja aktif juga mencapai target yang ditetapkan, yaitu sebanyak 495.712 dengan peningkatan sebesar 35,22% dari periode yang sama tahun 2017.

Dari sisi pencapaian iuran, realisasi terhitung bulan Januari 2018 sebesar Rp3,54 Triliun yang juga lebih baik dari tahun lalu sebesar Rp2,91 Triliun atau meningkat 21,65%. Senada dengan capaian lainnya, sektor pengelolaan dana investasi mencapai 14,92% yang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,29%.

Untuk pembayaran klaim dan jaminan pada tahun 2018 sebesar Rp2,13 Miliar dari 4 program yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami harap kinerja yang sudah dicapai dengan baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan agar di penghujung 2018 nanti, capaian yang diraih memuaskan", tutup Agus.

Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Sinergi dalam Perluasan Kepesertaan dan Kepatuhan

Jakarta, 15 Februari 2018



Jakarta (15/02/2018) – Sebagai upaya meningkatkan kualitas program Jaminan Sosial yang dikelola oleh dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dibutuhkan sinergi yang kuat antara keduanya khususnya dalam pemanfaatan area-area sumber daya yang dimiliki untuk mengoptimalkan implementasi program jaminan sosial berdasarkan amanah UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sepakat untuk melakukan kerjasama terkait dengan Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial.

“Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi para pihak yang didasarkan saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi agar Program Jaminan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi. Diharapkan dengan adanya perjanjian kerjasama ini juga meningkatkan kualitas pengelolaan masing-masing program baik di tingkat pusat maupun daerah,” jelas Direktur Kepatuhan, Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi di Jakarta (15/02).

“Kami menyadari bahwa keberhasilan Program Jaminan Sosial khususnya Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) membutuhkan dukungan dan sinergi banyak pihak, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan. Hal-hal yang beririsan dan dapat dimanfaatkan bersama tidak ada salahnya kita sinergikan, demi keberhasilan Program Jaminan Sosial. Diharapkan ke depan Program Jaminan Sosial akan menjadi program kebanggaan negeri ini, program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” tambah Bayu.

Bayu mengungkapkan, setelah genap 4 tahun implementasi program JKN-KIS, sebanyak 192.029.645 penduduk Indonesia telah menjadi bagian dari program ini. Program ini memiliki target sesuai roadmap dan RPJMN yang saat ini bisa dikatakan masih on the right track di tengah dinamika pengelolaan dan perbaikan kesempurnaan program. Ia berharap dukungan dari semua pihak agar program jaminan sosial akan sustain dan menjadi salah satu fondasi menyokong pembangunan dan kemajuan bangsa.

Senada dengan Bayu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, E Ilyas Lubis, juga mengatakan pentingnya sinergi antar lembaga dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan agar program-program jaminan sosial di Indonesia dapat diimplementasikan dengan baik dan merata kepada seluruh masyarakat di Indonesia. “Dari aspek jaminan sosial ketenagakerjaan, kami menilai sinergi antar lembaga ini akan sangat membantu dalam mewujudkan universal coverage bagi seluruh pekerja di Indonesia”, jelas Ilyas.

Dirinya mengungkapkan, bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di penghujung 2017 yang lalu mencapai 44,99 juta pekerja dengan 26,24 juta pekerja yang aktif bekerja. “Harapan kami, sinergi antar lembaga akan mampu mendorong pekerja ataupun pemberi kerja untuk segera mendaftar menjadi peserta, dengan cara-cara persuasif dan edukatif, serta law enforcement”, ujar Ilyas.

Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik sinergi antar lembaga ini tidak lain karena salah satu fungsi utama dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, adalah memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja melalui pengaturan, pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial bagi Tenaga Kerja. Jaminan Sosial yang efektif merupakan unsur penting dalam membina hubungan industrial yang baik, aman dan dinamis guna menjamin ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Irjen Pol. Drs. Sugeng Priyanto, SH, MA, mengatakan Pengawas ketenagakerjaan memiliki fungsi dan kewenangan yang sangat besar terutama mengawasi pelaksanaan norma-norma ketenagakerjaan termasuk norma jaminan sosial. Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan bertujuan untuk melindungi pekerja dan memastikan hak-hak yang harus diterima oleh pekerja dipenuhi oleh pemberi kerja. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No. 3 tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan, Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sementara untuk Jaminan Kesehatan Nasional, yang merupakan program strategis nasional, Pemerintah belum lama ini telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, yang salah satunya memberikan mandat kepada Bapak Menteri Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara terhadap program jaminan kesehatan nasional.

“Kami harap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dapat meningkatkan sinergitas antar pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial”, pungkas Sugeng

Adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi peningkatan peluasan kepesertaan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kepatuhan, penegakan hukum dan implementasi pengenaan dan pencabutan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu (TMP2PT), pemanfaatan atas data biometrik data elektronik akses finger print dan foto serta kerjasama lain yang disepakati.

BPJS Ketenagakerjaan dan ISSA Gelar Seminar Internasional Sikapi Kondisi Disruptive Economy

Jakarta, 6 Februari 2018



Nusa Dua, 6 Februari 2018. Kemajuan teknologi yang sangat pesat tentunya memudahkan semua aspek kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka, khususnya dalam bidang teknologi komunikasi. Kemunculan smartphone ataupun gadget yang muat dalam genggaman, selain digunakan untuk berkomunikasi, juga dimanfaatkan oleh masyarakat pelaku usaha untuk melancarkan bisnis mereka. Bahkan tidak sedikit pula yang beralih secara menyeluruh dengan melakukan digitalisasi kegiatan usaha mereka.

Kondisi ini merupakan salah satu topik bahasan dalam gelaran seminar internasional untuk menyikapi revolusi industri 4.0 untuk mengantisipasi 10 tantangan Global yang direkomendasikan oleh ISSA (International Social Security Association). Kondisi ini dikatakan disruptive atau gangguan karena merubah tatanan perekonomian konvensional yang selama ini berjalan. Hal ini tentunya bukan hal yang buruk, namun justru memberikan tantangan tersendiri, salah satunya dari sisi jaminan sosial. ISSA merupakan organisasi internasional yang menaungi 330 organisasi jaminan sosial dari 158 negara di seluruh dunia.

BPJS Ketenagakerjaan selaku tuan rumah dari Seminar internasional yang digelar oleh ISSA ini bertempat di The Mulia Hotel, Nusa Dua, Bali pada selasa, (6/2), dimana kegiatan ini merupakan langkah strategis yang perlu ditempuh untuk dapat terus beradaptasi terhadap perekonomian global. Ini merupakan salah satu seminar terbesar yang dicanangkan oleh ISSA untuk mengumpulkan praktisi-praktisi jaminan sosial untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan agar bisa menghasilkan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan dan praktisi jaminan sosial. Seminar ini dibuka oleh Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, sekaligus juga menjadi narasumber utama bersama dengan Joachim Breuer, President of ISSA.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan bahwa saat ini perekonomian bergerak secara digital, dimana semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dan bisa bekerja tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. "Semua bisa dilakukan dalam genggaman, baik itu pekerja maupun pasar sasarannya. Semua menjadi semakin tidak terlihat, dan dari sisi jaminan sosial tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri", jelas Agus.

Agus menambahkan, disruptive economy ini selain membawa impact serius pada tatanan perekonomian, juga membawa dampak dalam hal ketenagakerjaan, hubungan industrial, keberlangsungan sistem jaminan sosial, bahkan juga berdampak pada cara masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi.

Seminar internasional ini dihadiri sebanyak 125 pemerhati jaminan sosial dari 30 negara bersama dengan 350 orang praktisi dan pemerhati jaminan sosial di Indonesia. Selain itu juga dilakukan penandatanganan kerjasama strategis antara BPJS Ketenagakerjaan dengan DGUV (German Social Accident Insurance) atau Lembaga Penyelenggara Jaminan Kecelakaan Kerja Jerman terkait K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan jaminan sosial.

"Semoga dengan terlaksananya seminar internasional ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang membantu para pemangku kepentingan jaminan sosial di seluruh dunia dalam menentukan langkah ataupun kebijakan ke depan", tutup Agus.