Suasana kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di RM Sattia Bogowonto, pada Selasa (18/3/2025)

PURWOREJO, purworejo24.com – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nafa Indria Urbach mendorong masyarakat di Kabupaten Purworejo untuk menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Hal ini diungkapkan Nafa Urbach saat memberikan Sosialisasi Program Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di RM Satria Bogowonto, pada Senin (18/3/2025).

Selain dihadiri Nafa Urbach, sosialisasi itu juga menghadirkan nara sumber diantaranya Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purworejo, Dika Arisetiawan.

Dalam sosialisasi tersebut, Nafa Urbach menekankan pentingnya perlindungan sosial bagi semua profesi, mulai dari petani, pedagang, pekebun, tukang ojek, penjahit, hingga pekerjaan lainnya. Ia menyebut bahwa setiap pekerjaan memiliki risiko kecelakaan kerja yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja.

“Setiap profesi memiliki risiko kecelakaan kerja yang dapat terjadi kapan saja,,” ujar Nafa Urbach.

Nafa Urbach berharap dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat lebih sadar dan tergerak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, kesadaran akan pentingnya perlindungan sosial tidak hanya memberikan keamanan bagi pekerja, tetapi juga memberikan ketenangan bagi keluarga yang ditinggalkan saat terjadi kecelakaan kerja. Program perlindungan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pekerja dan memberikan jaminan sosial yang layak, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal yang rentan terhadap berbagai risiko.

Dalam sosialisasi itu, Nafa Urbach juga memberikan jaminan pendaftaran gratis bagi 10 tokoh masyarakat yang hadir dalam kegiatan itu.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purworejo, Dika Arisetiawan, mengatakan kegiatan sosialisasi ini adalah bentuk kehadiran negara ditengah tengah dengan melibatkan tokoh masyarakat, dimana dalam kegiatan itu BPJS berkolaborasi dengan anggota DPR RI yakni anggota Komisi IX, Nafa Urbach, komisi membidangi ketenagakerjaan.

“Makanya ini kami menjadi salah satu leading sektornya pada hari ini, tujuanya adalah sosialisasi untuk pengenalan manfaat, apa itu BPJS Ketenagakerjaan, apa saja manfaatnya, tata cara klaimnya, tata cara daftarnya, itu semua kita jelaskan disini,” kata Dika.

Sosialisasi, lanjutnya, sebenarnya merupakan kegiatan rutin dilaksanakan oleh BPJS. Sosialisasi ini merupakan sosialisasi ke 6 untuk wilayah Magelang Raya. Setelah di Purworejo soslaisasi akan dilanjutkan di Wonosobo.

“Tadi sudah disampaikan dalam sosialisasi ini hal yang paling adalah bagaimana pemahaman masyarakat terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan, karena masyarakat lebih familiar dengan BPJS Kesehatan. BPJS itu memang ada dua, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, nah ini sebenarnya kami hadir untuk meningkatkan pemahaman, peningkatan literasi kepada masyarakat terkait dengan program- program BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Disebutkan program BPJS Ketenagakerjaan ada 5, diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

“Kalau by data angkatan kerja di Purworejo itu ada 326 ribu dan baru terdaftar itu sebesar 105 ribu. Jadi dari angkatan 326 ribu baru sekitar 32,2 persen yang mendaftar. Nah ini tantangan berat bagi kami, di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 covered perlindungan kita di Purworejo baru diangka 32,2 persen, sedangkan target di RPJPN 2025-2045 sebanyak 43,19 persen, artinya masih ada selisih sekitar 10-11 persen,” sebutnya.

Guna mencapai target yang diharapkan, BPJS bukan hanya bekerjasama dengan tokoh masyarakat, tapi juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan perbank kan, dengan lembaga- lembaga yang ada didesa, lembaga- lembaga keuangan yang ada di Purworejo juga koperasi.

“Tantangan kita cukup besar, posisi sekarang masih diangka 32,2 persen, maka kita akan nengejar target yang 42 persen, artinya ada selisih 11 persen sesuai dengan RPJPN ditahun 2025 ini untuk bisa tercapai 43 persen,” ujarnya.

Menurutnya, pemahaman masyarakat terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan saat ini belum komplek atau belum sepenuhnya memahami, sehingga BPJS harus terus kolaborasi untuk melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat, dengan melakukan pendekatan turun langsung ke masyarakat, untuk menjelaskan program BPJS Ketenagakerjaan ini.

“Ini yang saya rasa pemahaman atau literasi ini memang yang lebih dulu harus di tingkatkan. Ketika mereka bisa memahami tujuanya seperti apa maka akan timbul keinginan untuk daftar. Selain timbul keinginan untuk daftar, maka timbul kesadaran yang membangun sebuah kebutuhan jaminan sosial sebagai bagian kebutuhan dari perjalanan hidup dimasyarakat,” jelasnya.

Ia berharap bisa lebih masif lagi melakukan sosiaalisasi, sehingga bisa mendapatkan dukungan dari berbagai elemen termasuk pemerintah, dari desa, dari swasta dan dari mayarakat.

“Tentunya itu yang sangat diharapkan suport- suport seperti itu untuk nantinya kedepan kami menjawab tantangan tadi, di angka 11 persen, itu yang harus kita jawab,” harapnya. (P24/wid)