Jenis Klaim

Jaminan Hari Tua
Jaminan Kematian
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Pensiun
Jaminan Kehilangan
Pekerjaan

Kriteria Pengajuan Klaim

a Usia Pensiun 56 Tahun

b Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

c Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

d Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

e Mengundurkan diri

f Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

g Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

h Cacat total tetap

i Meninggal dunia

j Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

k Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

l Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) PMI

Berikut informasi tambahan terkait Metode Pengajuan Klaim, yaitu:

Klaim JHT Online Klaim JHT di Kantor Cabang Klaim Prioritas

aProsedur Layanan di Kantor Cabang

1 Pastikan membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT)

2 Mengambil nomor antrian

3 Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian

4 Dilayani oleh petugas

5 Mendapatkan tanda terima pengajuan klaim JHT

6 Saldo JHT masuk di rekening peserta

7 Guna meningkatkan kualitas layanan kami, pastikan anda mengisi e-survey yang dikirim melalui e-mail.

bPengecekan Status Klaim

Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
Masukkan nomor KPJ
Klik Informasi Status Klaim

aProsedur Layanan Online

1 Klik portal layanan di Lapak Asik di sini

2 Isi data diri kamu, berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan.

3 Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG/JPEG/PNG/PDF maksimal ukuran file adalah 6MB.

4 Saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan.

5 Selanjutnya, kamu akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email kamu.

6 Kamu akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call

7 Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah kamu lampirkan di formulir!

bPengecekan Status Klaim

Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
Masukkan nomor KPJ
Klik Informasi Status Klaim

Dokumen Persyaratan Klaim

1Usia Pensiun 56 tahun

Peserta dapat mengajukan klaim dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut :

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

2Usia Pensiun PKB Perusahaan

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

3Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

4Berhenti Usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

5Mengundurkan Diri

Peserta berstatus tidak aktif bekerja di mana pun dapat mengajukan klaim dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
Keterangan Pengunduran diri dari Pemberi Kerja
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

6Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
Bukti pemutusan hubungan kerja berupa (pilih salah satu) :
1. Tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,
2. Surat laporan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan,
3. Pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja dan pernyataan tidak menolak PHK dari pekerja,
4. Perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/buruh, atau
5. Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial.
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

7Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Paspor atau bukti identitas lainnya
Surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

8Cacat total tetap

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Surat keterangan dari dokter pemeriksa dan/ atau dokter penasihat yang menyatakan cacat total tetap
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

9Meninggal Dunia

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang atau akta kematian
Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan atau surat keterangan ahli waris dari kantor perwakilan negara tempat Peserta berasal
KTP atau Paspor (ahli waris WNA) atau bukti identitas lainnya dari ahli waris/penerima wasiat/ Pengampu
Akta kelahiran anak (khusus ahli waris anak WNI)
Keterangan perwalian anak dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri (khusus ahli waris adalah pengampu dan anak WNI)
Surat wasiat (khusus bila dibayarkan ke penerima wasiat)
Surat keterangan gangguan kejiwaan dari instansi kesehatan (khusus bila JHT diberikan kepada Pengampu)
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

10Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
NPWP (bagi peserta dengan saldo lebih dari 50 juta atau peserta yang telah mengajukan klaim sebagian)

Catatan: Pengambilan JHT sebagian, berpotensi menyebabkan terjadinya pajak progresif pada pengambilan JHT berikutnya apabila jarak pengambilan lebih dari 2 tahun.

11Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara cash:

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)
NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)

Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT nya lebih 50 juta)
Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagaimana berikut:
1. Pembayaran uang muka pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit fotokopi Standing Instruction dan nomor rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit
2. Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan nomor dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit
3. Pelunasan sisa pinjaman Rumah berupa: fotokopi perjanjian pinjaman Rumah, formulir pelunasan pinjaman Rumah, surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman Peserta, fotokopi Standing Instruction dan rekening Peserta pada Bank pengajuan kredit

Catatan:
Dalam hal pembelian Rumah atas nama pasangan (suami/istri) peserta, maka peserta melampirkan dokumen pendukung berupa:

KTP pasangan atau KK; dan
Surat pernyataan yang menyatakan bahwa Rumah atau Apartemen yang dibeli atas nama pasangan sah peserta.

12 Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) PMI

Mengundurkan diri:

Paspor dan Visa kerja
Surat Keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, Pelaksana Penempatan, BP2MI, Kementerian, Dinas Daerah Kabupaten/Kota, atau Dinas Daerah Provinsi yang menyatakan Pekerja Migran Indonesia mengundurkan diri

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):

Paspor dan Visa kerja;
Surat Keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, atau KDEI yang menyatakan Pekerja Migran Indonesia mengalami PHK

Meninggal dunia:

Surat Keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI

Gagal berangkat:

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain
Surat Keterangan dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan Calon Pekerja Migran Indonesia gagal berangkat; dan
Rekening tabungan atas nama Calon Pekerja Migran Indonesia

Gagal ditempatkan:

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Paspor dan Visa kerja
Perjanjian penempatan atau perjanjian kerja
Surat Keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, atau KDEI yang menerangkan Pekerja Migran Indonesia gagal ditempatkan dan
Rekening tabungan atas nama Pekerja Migran Indonesia

Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, meliputi:

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Paspor dan Visa kerja
Perjanjian kerja
Surat Keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, atau KDEI yang menerangkan jangka waktu perjanjian kerja Pekerja Migran Indonesia telah berkhir
Rekening tabungan atas nama Pekerja Migran Indonesia;

Ketentuan Tarif Pajak

aJHT dibayar sekaligus atau lunas pembayarannya dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender (dihitung dari Januari)

JHT akan dikenakan PPh 21 final sebesar:

Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,-
Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp50.000.000,

bJHT Dibayar Sebagian

Jika JHT dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, JHT akan dikenakan PPh 21 tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh.

Pencairan Dana	Tarif Pajak
Pencairan Dana	Ada NPWP	Tanpa NPWP
Rp0 - Rp60.000.000	5%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 5%
Di atas Rp 60.000.000 - Rp 250.000.000	15%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 15%
Di atas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 25%
Di atas Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000	30%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 30%
Di atas Rp 5.000.000.000	35%	dikenakan 20% lebih besar dari pemotongan tarif 35%

Prosedur Klaim JHT 30%

Alur Pengajuan klaim JHT sebagian maksimal 30% untuk keperluan Rumah/ Apartemen:

1Peserta datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan diarahkan ke CSO untuk memperoleh surat Keterangan bahwa peserta telah berhak mengambil JHT sebagian maksimal 30% dengan ketentuan telah memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun pada program JHT dan belum pernah mengambil JHT sebagian.

2BPJS Ketenagakerjaan menerbitkan surat keterangan untuk dibawa peserta ke Bank.

3Peserta datang ke Bank pada bagian pengelola kredit untuk mengajukan permohonan kredit atau untuk melakukan penyelesaian kredit jika peserta telah memiliki fasilitas kredit Rumah/ Apartemen dan pihak Bank menganalisa kelayakan kredit kredit.

4Apabila telah layak kredit, Peserta mengajukan klaim sebagian maksimal 30% ke kanal pelayanan dengan melampirkan dokumen persyaratan

Prosedur Klaim JKM

Klaim JKM di Kantor Cabang

Prosedur Klaim

a Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

bPersyaratan

Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain dari Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia
kartu tanda penduduk atau bukti identitas lain dari ahli waris
kartu keluarga Tenaga Kerja dan Ahli Waris
surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI
surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
rekening tabungan atas nama ahliwaris yang sah

cPengecekan Status Klaim

Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
Masukkan nomor KPJ
Klik Informasi Status Klaim

dProsedur Layanan JKM Di Kantor Cabang

1 Pastikan membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim Jaminan Kematian (JKM)

2 Mengambil nomor antrian

3 Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian

4 Dilayani oleh petugas

5 Mendapatkan tanda terima pengajuan klaim JKM

6 Santunan JKM masuk di rekening ahli waris

7 Guna meningkatkan kualitas layanan kami, pastikan anda mengisi e-survey yang dikirim melalui e-mail.

Dokumen Klaim

1 Dokumen Klaim JKM

Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan
Fotokopi E-KTP tenaga kerja dan ahli waris
Akta kematian
Fotokopi Kartu Keluarga
Surat Keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
Buku Nikah (apabila ahli waris merupakan istri/suami sah peserta)
Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan

Prosedur Klaim JKK

Prosedur Klaim

a Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

b Persyaratan

Formulir 3 (Laporan Kecelakaan Tahap I)
Formulir 3a (Laporan Kecelakaan Tahap II)
Formulir 3b (Laporan Kecelakaan Tahap III)
Kartu BPJS Ketenagakerjaan
E-KTP
Kronologis Kejadian Kecelakaan + FC E-KTP 2 saksi
Laporan kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas
Kwitansi Pengobatan dan Perawatan
Surat perintah tugas luar/lembur (jika kejadian diluar waktu kerja)
Fotocopy absensi (jika kasus kecelakaan terjadi pada waktu kerja)
Buku Tabungan
NPWP (saldo lebih dari 50 juta)

c Pengecekan Status Klaim

Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
Masukkan nomor KPJ
Informasi Status Klaim

d Jangka Waktu Penyelesaian dan Biaya

7 hari kerja setelah berkas disetujui

e Pengaduan

Call center 175
Facebook: BPJS Ketenagakerjaan
Twitter: BPJSTKinfo

f Prosedur Layanan Manual

1 Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pelaporan/pengajuan klaim JKK

2 Mengambil nomor antrian

3 Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian

4 Dilayani oleh petugas

5 Mendapatkan tanda terima pengajuan klaim JKK

6 Manfaat JKK masuk ke rekening peserta/perusahaan

7 Guna meningkatkan kualitas layanan kami, pastikan anda mengisi e-survey yang dikirim melalui e-mail.

Prosedur Klaim

aDasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

bPersyaratan

Formulir 3 (Laporan Kecelakaan Tahap I)
Formulir 3a (Laporan Kecelakaan Tahap II)
Formulir 3b (Laporan Kecelakaan Tahap III)
Kartu BPJS Ketenagakerjaan
E-KTP
Kronologis Kejadian Kecelakaan + FC E-KTP 2 saksi
Laporan kepolisian apabila kecelakaan lalu lintas
Kwitansi Pengobatan dan Perawatan
Surat perintah tugas luar/lembur (jika kejadian diluar waktu kerja)
Fotocopy absensi (jika kasus kecelakaan terjadi pada waktu kerja)
Buku Tabungan
NPWP (saldo lebih dari 50 juta)

cPengecekan Status Klaim

Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
Masukkan nomor KPJ
Klik Informasi Status Klaim

dJangka Waktu Penyelesaian dan Biaya

7 hari kerja setelah berkas disetujui

ePengaduan

Call center 175
Facebook: BPJS Ketenagakerjaan
Twitter: BPJSTKinfo

fProsedur Layanan Manual

1 Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pelaporan/pengajuan klaim JKK

2 Mengambil nomor antrian

3 Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian

4 Dilayani oleh petugas

5 Mendapatkan tanda terima pengajuan klaim JKK

6 Manfaat JKK masuk ke rekening peserta/perusahaan

7 Guna meningkatkan kualitas layanan kami, pastikan anda mengisi e-survey yang dikirim melalui e-mail.

Prosedur Klaim

a Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

b Persyaratan

Perlindungan Sebelum atau Setelah Bekerja

Kecelakaan Kerja/ Penyakit Akibat Kerja
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan apabila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) / paspor / kartu identitas lainnya;
- Surat keterangan dokter yang memeriksa atau merawat dan/atau dokter penasehat;
- Bukti pembayaran biaya transportasi;
- Bukti pembayaran atau dokumen lainnya yang terkait dengan Kecelakaan Kerja;
- Rekening tabungan CPMI/PMI.

Dalam hal CPMI atau PMI meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, selain dokumen di poin 1, ahli waris juga melampirkan dokumen:

Kartu tanda penduduk atau kartu identitas lain dari ahli waris;
Kartu keluarga;
Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang;
Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
Rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah.

Dalam hal CPMI atau PMI terbukti mengalami pemerkosaan, selain dokumen di poin 1, dibutuhkan surat hasil pemeriksaan visum et repertum dari dokter.

Gagal Berangkat Bukan Karena Kesalahan Calon PMI
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau tanda pengenal lainnya;
- Surat keterangan dari dinas daerah kabupaten/ kota setempat yang mencantumkan tanggal dan alasan Calon Pekerja Migran Indonesia dinyatakan gagal berangkat;
- Rekening tabungan CPMI.
Kerugian Atas Tindakan Pihak Lain Selama Perjalanan Pulang Ke Daerah Asal
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Surat keterangan kepolisian;
- Bukti bagasi tercatat atau bukti pendukung lainnya;
- Rekening tabungan PMI.

Perlindungan Selama Bekerja

Kecelakaan Kerja Dan/Atau Penyakit akibat Kerja Termasuk Tindak Kekerasan Fisik Di Negara Tujuan Penempatan
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Surat Keterangan dari Pemberi Kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
- Resume medis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan di negara tujuan penempatan;
- Bukti pembayaran biaya transportasi di negara tujuan penempatan;
- Rekening tabungan atas nama PMI atau rekening tabungan dari pihak lain yang membayar terlebih dahulu;
- Bukti pembayaran atau dokumen lainnya yang terkait dengan Kecelakaan Kerja.

Dalam hal biaya perawatan dan pengobatan melebihi batas manfaat dari jaminan sosial dan/atau asuransi di negara tujuan penempatan melampirkan dokumen:

Surat keterangan dari asuransi di negara tujuan penempatan, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan mengenai besarnya penggantian biaya pengobatan atau perawatan yang sudah dibayarkan, jika terjadi selisih bayar;
Bukti pembayaran pengobatan atau perawatan dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan; dan
Rekening tabungan atas nama pihak yang membayarkan terlebih dahulu.

Dalam hal PMI meninggal dunia akibat Kecelakaan Kerja, selain dokumen di poin 1, ahli waris juga melampirkan dokumen:

Kartu tanda penduduk, atau kartu identitas lain dari ahli waris;
Kartu keluarga;
Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang;
Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
Rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah.

PHK Akibat Kecelakaan Kerja Dengan Status Kondisi Tidak Meninggal Dunia
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Perjanjian Kerja
- Surat keterangan dari Pemberi Kerja, perwakilan RI, KDEI, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
- Rekening tabungan PMI.
Penggantian Biaya Transportasi Untuk Pemulangan PMI Dari Negara Tujuan Penempatan Ke Indonesia Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Dengan Status Kondisi Tidak Meninggal Dunia
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Surat keterangan dari Pemberi Kerja, perwakilan RI, KDEI, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
- Kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain;
- Rekening tabungan PMI.
Penggantian Biaya Pemulangan Bagi PMI Bermasalah
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Surat keterangan dari Pemberi Kerja, perwakilan RI, KDEI, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
- Kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain;
- Rekening tabungan PMI.
Gagal Ditempatkan Bukan Karena Kesalahan PMI
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Perjanjian Penempatan atau perjanjian kerja;
- Surat keterangan dari Pemberi Kerja, perwakilan RI, KDEI, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
- Kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udaraatau transportasi lain;
- Rekening tabungan PMI.
PMI Ditempatkan Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Perjanjian kerja;
- Surat keterangan dari pemberi kerja, Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
- Kuitansi pembayaran biaya transportasi dan tiket pesawat udara atau transportasi lain dari negara tujuan penempatan sampai dengan daerah asal; dan
- Rekening tabungan PMI.
PMI Mengalami Pemerkosaan
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Surat hasil pemeriksaan visum et repertum dari dokter;
- Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia, KDEI, atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; dan
- Rekening tabungan atas nama Pekerja Migran Indonesia.
PHK Sepihak Bukan Akibat Kecelakaan Kerja
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Perjanjian kerja;
- Surat keterangan dari Pemberi Kerja, perwakilan RI, KDEI, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan; dan
- Rekening tabungan PMI
Kecelakaan Kerja Saat Cuti
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Paspor;
- Surat keterangan dari Pemberi Kerja, perwakilan RI, KDEI, atau instansi pemerintah di bidang ketenagakerjaan;
- Kuitansi pembayaran atau dokumen lainnya terkait dengan kecelakaan kerja; dan
- Rekening tabungan PMI.

Manfaat Beasiswa

Manfaat beasiswa (maksimal untuk 2 orang anak) bagi CPMI/PMI yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja dapat menyampaikan dokumen sebagai berikut:

Akta Lahir Anak;
Kartu Keluarga;
Surat keterangan masih menempuh pendidikan dari sekolah atau perguruan tinggi;
Rapor atau transkrip nilai terakhir;
Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari Anak penerima manfaat beasiswa; dan
Rekening tabungan atas nama anak penerima manfaat beasiswa.

c Pengecekan Status Klaim

Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
Masukkan nomor KPJ
Informasi Status Klaim

d Pelaporan Klaim

Pelaporan Klaim dapat dilakukan oleh:

PMI/CPMI
Ahli Waris PMI
BP2MI/UPT BP2MI
Perwakilan RI (KBRI, KJRI, KDEI)
P3MI
Direktorat Jenderal Kemnaker

e Jangka Waktu Penyelesaian dan Biaya

7 hari kerja setelah berkas disetujui

f Informasi dan Pengaduan

Call center 175
Facebook: BPJS Ketenagakerjaan
Twitter: BPJSTKinfo
Whatsapp: 081380070175
Email: care@bpjsketenagakerjaan.go.id

Dokumen Klaim

1Dokumen Klaim JKK

Kartu peserta BPJAMSOSTEK
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
Kronologis Kejadian Kecelakaan Kerja
Absensi peserta yang mengalami kecelakaan kerja
Formulir Tahap I (di serahkan ke kantor cabang atau PLKK maksimal 2x24 jam)
Formulir Tahap II
Surat keterangan dokter yang memeriksa/merawat dan/atau dokter penasehat (Formulir 3b KK3);
Kuitansi biaya pengangkutan;
Kuitansi biaya pengobatan dan/atau perawatan, bila fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan belum bekerjasama
Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan.

2Manfaat Beasiswa

Beasiswa bagi anak peserta diberikan apabila peserta mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian atau cacat total tetap yaitu:

Formulir Beasiswa
Surat Keterangan dari Sekolahan atau Universitas bahwa anak tersebut masih sekolah
E-KTP Anak atau Kartu Pelajar
Akte Kelahiran
Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan

Kriteria Pengajuan Klaim

Peserta yang memenuhi ketentuan dapat mengajukan klaim melalui Layanan Klaim Di Kantor Cabang BPJAMSOSTEK dengan kondisi penerima manfaat, di antaranya:

a Mencapai Usia Pensiun; dan

b Mengalami Cacat Total Tetap

Pengajuan dapat dilakukan dengan mengunggah dokumen ke dalam portal layanan klaim berbasis website atau elektronik.

Prosedur Klaim JP

Prosedur Klaim

a Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun

b Pengecekan Status Klaim

Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
Masukkan nomor KPJ
Informasi Status Klaim

cJangka Waktu Penyelesaian

15 hari kerja setelah berkas disetujui

dPengaduan

Call center 175
Facebook: BPJS Ketenagakerjaan
Twitter: BPJSTKinfo

e Prosedur Layanan Manual

1 Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pengajuan/konfirmasi klaim JP

2 Mengambil nomor antrian

3 Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian

4 Dilayani oleh Petugas

5 Mendapatkan tanda terima klaim JP

6 Manfaat JP masuk ke rekening peserta/ahli waris

7 Guna meningkatkan kualitas layanan kami, pastikan Anda mengisi e-survey yang dikirim melalui e-mail

Prosedur Klaim

aDasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun

bPengecekan Status Klaim

Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
Masukkan nomor KPJ
Klik Informasi Status Klaim

cJangka Waktu Penyelesaian

15 hari kerja setelah berkas disetujui

dPengaduan

Call center 175
Facebook: BPJS Ketenagakerjaan
Twitter: BPJSTKinfo

eProsedur Layanan Manual

1 Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pengajuan/konfirmasi klaim JP

2 Mengambil nomor antrian

3 Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian

4 Dilayani oleh Petugas

5 Mendapatkan tanda terima klaim JP

6 Manfaat JP masuk ke rekening peserta/ahli waris

7 Guna meningkatkan kualitas layanan kami, pastikan Anda mengisi e-survey yang dikirim melalui e-mail

Prosedur Klaim

aDasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun

bPengecekan Status Klaim

Buka website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
Masukkan nomor KPJ
Klik Informasi Status Klaim

cJangka Waktu Penyelesaian

15 hari kerja setelah berkas disetujui

dPengaduan

Call center 175
Facebook: BPJS Ketenagakerjaan
Twitter: BPJSTKinfo

eProsedur Layanan Manual

1 Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pengajuan/konfirmasi klaim JP

2 Mengambil nomor antrian

3 Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian

4 Dilayani oleh Petugas

5 Mendapatkan tanda terima klaim JP

6 Manfaat JP masuk ke rekening peserta/ahli waris

7 Guna meningkatkan kualitas layanan kami, pastikan Anda mengisi e-survey yang dikirim melalui e-mail

Dokumen Klaim

1 Usia Pensiun

Peserta yang telah mencapai usia pensiun dapat melampirkan dokumen JP yang merupakan persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam proses klaim Jaminan Pensiun yaitu sebagai berikut:

Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap
Kartu Peserta Program JP BPJAMSOSTEK
Asli dan fotocopy KTP
Fotocopy Kartu Keluarga

Catatan : Formulir dapat diperoleh di kantor cabang BPJAMSOSTEK terdekat atau website www.bpjsketenagakerjaan.go.id

2 Cacat Total Tetap

Peserta yang telah mencapai yang mengalami kondisi cacat total tetap dapat melampirkan dokumen JP yang merupakan persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam proses klaim Jaminan Pensiun yaitu sebagai berikut:

Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap
Kartu Peserta Program JP BPJAMSOSTEK
Asli dan fotocopy KTP
Fotocopy Kartu Keluarga
Fotokopi surat kerangan dokter yang memeriksa atau dokter penasehat yang menyatakan mengalami cacat total tetap
Fotokopi surat keterangan tidak mampu bekerja karena cacat, dari Pemberi Kerja

Catatan : Formulir dapat diperoleh di kantor cabang BPJAMSOSTEK terdekat atau website www.bpjsketenagakerjaan.go.id

3Janda atau Duda

Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap
Kartu Peserta Program JP BPJAMSOSTEK
Asli dan fotocopy KTP
Fotocopy Kartu Keluarga
Fotocopy surat nikah
Fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir
Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau desa yang telah dilegalisir

Catatan : Formulir dapat diperoleh di kantor cabang BPJAMSOSTEK terdekat atau website www.bpjsketenagakerjaan.go.id

4Anak

Anak dari Peserta yang telah meninggal dunia dapat melampirkan dokumen JP yang merupakan persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam proses klaim Jaminan Pensiun yaitu sebagai berikut:

Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap
Kartu Peserta Program JP BPJAMSOSTEK
Fotocopi akta kelahiran atau kartu tanda penduduk anak
Fotocopy Kartu Keluarga
Fotocopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir
Fotocopi surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau desa yang telah dilegalisir

Dalam hal anak-anak masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, maka persyaratan Manfaat Pensiun Anak ditambah dengan dokumen:

Surat keterangan wali anak dari pejabat yang berwenang; dan
KTP wali anak

Catatan : Formulir dapat diperoleh di kantor cabang BPJAMSOSTEK terdekat atau website www.bpjsketenagakerjaan.go.id

5Orang Tua

Orang Tua (Bapak/Ibu) dari Peserta yang meninggal dunia dapat melampirkan dokumen JP merupakan persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam proses klaim Jaminan Pensiun yaitu sebagai berikut:

Formulir 7 (Form JP)* BPJS Ketenagakerjaan yang diisi lengkap
Kartu Peserta Program JP BPJAMSOSTEK
Asli dan fotocopy KTP Orang Tua
Fotocopy Kartu Keluarga
Fotokopi surat keterangan kematian dari kelurahan atau desa atau fasilitas kesehatan yang telah dilegalisir
Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau desa yang telah dilegalisir

Catatan : Formulir dapat diperoleh di kantor cabang BPJAMSOSTEK terdekat atau website www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Kriteria Peserta Penerima Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

aPeserta yang mengalami PHK baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PP No. 37 Tahun 2021 Pasal 19 ayat 1

Pemutusan hubungan kerja yang dikecualikan sebagai berikut:

mengundurkan diri
cacat total tetap
pensiun atau
meninggal dunia

b Peserta memiliki masa iur paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut - turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK.

c Peserta berkeinginan bekerja kembali

Untuk dapat mengajukan Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Peserta diharuskan memiliki akun SIAP KERJA. Berikut adalah tautan portal SIAP KERJA

Portal Siap Kerja

Prosedur Klaim JKP

1 Bagi Pemberi Kerja (Perusahaan)

1 Mendaftarkan Perusahaan pada Portal Siap Kerja dan pelaporan perusahaan di SIPP Online.

2 Lapor PHK ke Mediator HI/ Disnaker Kabupaten/Kota

3 Pemberi Kerja Mendapatkan Bukti PHK

4 Pemberi Kerja menonaktifkan peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Portal SIPP online

5 Pemberi Kerja Lapor PHK melalui Portal Siap Kerja

2 Bagi Peserta

1 Lakukan aktivasi akun siap kerja disini

2 Mendapatkan dokumen Bukti PHK dari Pemberi Kerja

3 Lapor PHK melalui portal Siap Kerja dengan upload Bukti PHK apabila perusahaan belum lapor PHK melalui portal Siap Kerja

Pelaporan Kasus PHK wajib dilaporkan oleh Perusahaan. Peserta ter-PHK juga dapat melaporkan kasus PHK nya sendiri, apabila perusahaan belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kasus PHK

1 Kunjungi portal Siap Kerja disini

2 Pilih menu Ajukan Klaim

3 Melengkapi Data pribadi, rekening dan menandatangani surat KAPK pada portal SiapKerja

4 Validasi Data oleh BPJS Ketenagakerjaan

5 Mendapatkan Email pemberitahuan manfaat JKP sedang di proses dan menunggu pembayaran

6 Manfaat JKP masuk ke rekening Pekerja

Pengajuan Manfaat Pertama JKP dapat diajukan maksimal 3 bulan setelah peserta mengalami PHK

1 Melakukan Asesmen Diri pada portal Siap Kerja

2 Melamar Pekerjaan (Minimal 5 perusahaan yang berbeda atau 1 perusahaan yang telah proses wawancara di portal SiapKerja)

3 Mengikuti Konseling (opsional apabila dibutuhkan peserta)

4 Mengikuti Pelatihan Kerja sesuai rekomendasi petugas antar kerja diantara periode bulan ke 2 - 5. (Kehadiran minimal 80%)

5 Ajukan Klaim untuk bulan berikutnya sesuai tanggal yang tertera di akun SiapKerja

6 Manfaat JKP masuk ke rekening Pekerja