Minggu, 24 Oktober 2021 

 BPJAMSOSTEK Rawamangun Edukasi Pendamping Desa

Foto : Kegiatan Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan kepada pendamping desa di Sulawesi Selatan. (Ist)

Jakarta, HanTer - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Kantor Cabang Jakarta Rawamangun kian gencar dalam melakukan sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kali ini, sosialisasi itu menyasar para pendamping desa dan aparatur desa.

Kegiatan bertajuk Sosialisasi Manfaat Program BPJS Ketenagakerjaan itu berlangsung di Hotel Claro Sulawesi Selatan pada Kamis (20/10/2021), dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulawesi Selatan, Drs. Y. Tri Kerwiady, M.Si.

Dalam sambutannya, Tri Kerwiady mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Rawamangun yang telah menggelar sosialisasi ini dan berharap para pendamping desa memahami manfaat besar program BPJS Ketenagakerjaan dan proses dalam pengajuan klaim.

Tri Kerwiady juga mendorong seluruh elemen yang ada di desa, termasuk pemerintah Desa dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar mendapat kepastian dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Diharapkan semoga elemen yang ada di desa termasuk pemerintahan desa bisa menjadi peserta karena mengetahui manfaat program yg sangat baik setelah mendengarkan sosialisasi ini serta memahami manfaat besar Program BPJS Ketenagakerjaan dan alur pengajuan klaim," kata Tri Kerwiady dalam kesempatan tersebut.

Kegiatan sosialisasi kali ini, secara rinci Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dijelaskan oleh perwakilan dari BPJAMSOSTEK Rawamangun, yaitu James Alfindo dan Arie Yanuar selaku Account Representative Khs (ARK). Program tersebut diantaranya, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Secara terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Rawamangun, Aland Lucy Patitty menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi secara masif terus digencarkan BPJAMSOSTEK Cabang Jakarta Rawamangun, guna mengedukasi seluruh elemen masyarakat terkait pentingnya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

"Kami ingin masyarakat memahami betul manfaat dari program-program BPJS Ketenagakerjaan serta alur klaim dari program tersebut,” kata Lucy.

Hal ini, sambung Lucy, juga merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Inpres 2/2021 ini ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 menteri, Jaksa Agung, 3 kepala badan termasuk Ketua DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam inpres tersebut presiden menegaskan bahwa seluruh pekerja penerima upah, bukan penerima upah, pekerja migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (non-ASN) harus didaftarkan menjadi peserta BPJAMSOSTEK. (Arbi)