Radar Jogja28 November 2022

RADAR JOGJA – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 135,61 juta orang. Dari angka tersebut 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Hal ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) untuk terus meningkatkan coverage kepesertaan. Pasalnya hingga September 2022, total jumlah peserta aktif BPJAMSOSTEK adalah sebesar 35,6 juta, yang di dalamnya terdapat pekerja BPU sejumlah 4,6 juta.

Bahkan, dari hasil riset yang dilakukan BPJAMSOSTEK, banyaknya pekerja BPU yang belum terdaftar sebagai peserta disebabkan masih kurangnya pemahaman mereka terkait pentingnya perlindungan jaminan sosial. Selain itu mayoritas beranggapan, BPJAMSOSTEK hanya diperuntukkan bagi pekerja formal seperti pekerja kantoran. Menyikapi hal tersebut, BPJAMSOSTEK me-launching sebuah strategi komunikasi baru dengan mengusung tema “Kerja Keras Bebas Cemas”. “Negara melalui BPJAMSOSTEK hadir untuk memastikan setiap pekerja Indonesia, apapun profesinya, apapun yang Anda kerjakan, Anda berhak untuk sejahtera, Anda berhak untuk dilindungi,” kata Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo.

BPJAMSOSTEK menargetkan hingga akhir tahun 2026 akan memiliki 70 juta peserta aktif. Anggoro optimis mampu memecahkan target tersebut menggunakan berbagai strategi, salah satunya pendekatan langsung kepada setiap sektor pekerja BPU seperti nelayan, petani, pedagang maupun profesi lainnya dengan cara dan bahasa yang sesuai karakternya masing-masing.

Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK yang diwakili oleh Subchan Gatot turut memperkuat komitmen Direksi dalam melindungi lebih banyak pekerja BPU. “Program ini memang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat luas karena memang masyarakat kita mayoritas bekerja di sektor informal. “Kami coba sasar sektor tersebut dengan lebih masif lagi sehingga di tahun 2026 BPJAMSOSTEK bisa mengcover pekerja BPU lebih banyak lagi yaitu sekitar 25 persen dari total target kepesertaan secara keseluruhan,” kata Subchan.

Seperti yang diketahui dengan cukup membayar iuran sebesar Rp 36.800 per bulan, pekerja BPU bisa mendapatkan perlindungan tiga program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Masing-masing program tentu memiliki manfaat yang beragam, mulai dari perawatan tanpa batas biaya jika terjadi risiko kecelakaan kerja, santunan kematian sebesar Rp 42 juta dan beasiswa pendidikan anak dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, serta tabungan yang dapat dimanfaatkan ketika memasuki hari tua.

Anggoro mengungkapkan, kini BPJAMSOSTEK juga semakin dekat dengan para pekerja BPU karena proses pendaftaran dan pembayaran iuran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) serta kanal kerjasama lainnya. “Tunggu apa lagi, ayo semua pekerja Indonesia pastikan diri anda terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK agar bisa kerja keras dan bebas dari cemas,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jogjakarta Teguh Wiyono mengatakan, tantangan dalam meningkatkan penetrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan adalah terkait sosialisasi dan literasi yang masih rendah. Masih banyak pekerja yang menilai iuran BPJS sebagai sebuah beban, bukan sebagai jaminan untuk masa depan. “Jadi satu upaya yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan adalah mengembangkan aplikasi Jamsostek Mobile. Aplikasi ini dapat memberikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta,”

Teguh juga menambahkan bahwa cukup dengan membayar iuran sebesar Rp16.800 per bulan, peserta yang merupakan pekerja sektor informal sudah mendapat perlindungan dua program BPJAMSOSTEK berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK). (vis/pra)