Bupati Tangerang saat memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) secara simbolis kepada 50 ribu pekerja di Tangerang. (HO/Pemkab Tangerang)

kategorinya ada petani, nelayan, ada pedagang asongan dan pemulung yang dianggarkan di APBD Kabupaten Tangerang

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, membantu 50.000 pekerja rentan dan non aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu menjadi peserta program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Senin, mengatakan pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemkab Tangerang tersebut merupakan salah satu bentuk wujud nyata komitmen dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja non ASN.

"Ini pemberian bantuan untuk 50 ribu tenaga kerja rentan yang tadi kategorinya ada petani, nelayan, ada pedagang asongan dan pemulung yang dianggarkan di APBD Kabupaten  Tangerang untuk mendapatkan kartu BPJS," katanya.

Ia menyebutkan selain non-PNS yang mendapat perlindungan ketenagakerjaan itu juga kelompok petani, nelayan serta pedagang yang rentan telah mendapat perlindungan dari pemerintah dalam rangka melindungi mereka dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan kerja.

"Pekerja jasa konstruksi dan juga masyarakat pekerja rentan seperti buruh tani, nelayan, pedagang kaki lima, hingga para tuna karya, agar terlindungi dari resiko masalah kesehatan maupun sosial dan ekonomi," ujarnya.

Ia mengungkapkan pada tahun;2023 ada penambahan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja rentan di wilayah tersebut.

Dia pun berharap APBD Perubahan 2023 bisa terealisasi. Karena, hal tersebut akan dimulai dengan penyisiran kembali data pekerja rentan selama enam bulan. Setelah terverifikasi, Pemkab akan mengajukan penambahan melalui APBD Perubahan sehingga jumlahnya akan lebih banyak daripada tahun 2022.

"Ada penambahan dari yang saat ini 50 ribu karena belum lagi kan pekerja-pekerja yang ada di Kabupaten Tangerang yang non ASN, baik itu P3K maupun pekerja pekerja bantu yang ada di Kabupaten Tangerang. Kita akan data kembali dan akan terus bertambah nantinya," ungkap dia.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Andi Megantara menyampaikan apresiasi atas langkah Bupati Tangerang yang memberikan perlindungan terhadap warganya.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Pemkab Tangerang itu sangat membantu meringankan beban pemerintah pusat dan ini juga merupakan wujud nyata dari arahan presiden bahwa kita harus menggunakan semua instrumen untuk membantu masyarakat.

"Jadi kami hanya menjaga, mengkonvergensi dan menata, mana yang ranahnya kabupaten, mana yang ranahnya provinsi dan pusat. Jadi jangan sampai tumpang tindih. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bupati karena ini sangat luar biasa. Banyak sekali jumlahnya, 50 ribu pekerjaan rentan yang diikutkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pak Bupati," jelas Andi.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK  Zaenudin menyakini bahwa Kabupaten Tangerang untuk wilayah kabupaten/kota saat ini menjadi yang terbesar se-Indonesia untuk pemberian bantuan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

"Untuk kabupaten kota saat ini, Kabupaten Tangerang sepertinya yang terbesar dengan jumlah 50 ribu pekerjaan rentan yang diikutsertakan. Menurut Pak Bupati akan ditambah di tahun 2023, saya sangat senang mendengar hal tersebut," ungkapnya.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif

Editor: Agus Salim

COPYRIGHT © ANTARA 2022