BPJS Ketenagakerjaan | CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menerbitkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Selain mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dalam aturan ini Pemerintah Daerah juga didorong untuk melindungi para pekerja rentan lewat APBD.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, hal ini sebagai komitmen mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya. Apalagi, banyak masyarakat yang merasakan manfaat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, dalam momentum launching Perda ini pihaknya bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo sekaligus mencanangkan program perlindungan 100 pekerja rentan per desa.

"Ini sangat berdampak positif bagi masyarakat pekerja rentan di Sulawesi Utara, saya juga mengimbau ke (Pemerintah) Kabupaten/Kota untuk setiap desa memanfaatkan dana desa yang ada, karena pemerintah sudah mengizinkan dana desa tersebut untuk dipergunakan untuk kegiatan sosial," kata Olly dikutip Kamis (23/2).

"Salah satunya saya minta seluruh desa yang mendapatkan dana desa paling tidak 100 orang pekerja rentannya diikutsertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan," ujar Olly.

Ke depan pihaknya berkomitmen akan terus berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melahirkan inovasi-inovasi baru sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, hingga saat ini coverage kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai 92,99 persen.

Menurutnya hal tersebut patut menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya untuk juga berkontribusi dalam mewujudkan universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

"Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Bapak Olly ini sangat berkomitmen, sehingga Sulut ini tiga tahun berturut-turut juara nasional Paritrana Award," ujar Anggoro.

"Ini tentu saja memotivasi kita semua karena sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021, pak presiden mengamanatkan kepada kami dan Pemda untuk bersama-sama dorong jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Anggoro.

Terlebih dengan ada Perda dan program perlindungan pekerja rentan di desa yang baru saja dilaunching, keduanya digadang-gadang mampu mengakselerasi coverage kepesertaan di Sulawesi Utara menjadi 100 persen.

Lebih jauh Anggoro mengatakan jika di Manado terdapat 1.507 Desa, maka akan ada sedikitnya 150.700 pekerja rentan yang bisa bebas bekerja tanpa rasa cemas, karena telah terlindungi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Cita-cita ini sejalan dengan kampanye yang tengah digalakkan yaitu Kerja Keras Bebas Cemas.

Masih dalam rangkaian yang sama, dilakukan juga penganugerahan Paritrana Award Tahun 2022 untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diberikan kepada 23 pemenang yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten/ Kota, Badan Usaha Skala Besar dan Menengah, serta UMKM

Menutup kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan turut menyerahkan hadiah yang didapatkan Pemprov Sulawesi Utara sebagai pemenang Paritrana Award tahun 2022 berupa kendaraan dinas roda 4.

"Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sumut ini menjadi contoh yang luar biasa dan ditiru oleh seluruh Pemda, sehingga cita- cita kita melihat pekerja Indonesia yang sejahtera akan segera terwujud," kata Anggoro.

(inh)