Harianjogja.com, BANTUL—Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta manargetkan 40% angkatan kerja di Kabupaten Bantul dapat terkover BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2023.

Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono mengatakan angkatan kerja yang memiliki NIK Kabupaten Bantul mencapai 457.718 jiwa.

“Angkatan kerja yang kami maksud adalah yang memiliki NIK Kabupaten Bantul di luar TNI, Polri, PNS, dan P3K. Jumlahnya itu ada 457.718 jiwa diluar itu tadi [TNI, Polri, PNS, dan P3K],” kata Tegus ditemui di ruang kerja Bupati Bantul pada Senin (27/2/2023).

Dari jumlah angkatan kerja tersebut, terdapat sebanyak 115.463 jiwa atau 25,23% yang telah terkover BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Teguh, BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan beberapa pihak akan berupaya meningkatkan jumlah tersebut di tahun 2023 hingga mencapai 40%.

“Kami berupaya meningkatkan jumlah tersebut di tahun 2023 ini hingga 40%. Caranya adalah dengan fokus pada ekosistem desa, pasar, pekerja rentan, dan UMKM di Bantul,” katanya.

Di ekosistem desa, kerja sama akan dilakukan bersama dengan para lurah di Bantul. Lalu, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian Perdagangan (DKUKMPP) juga menjadi partner untuk segmen pasar dan UMKM. Kemudian, tokoh masyarakat dan Pemda juga menjadi pihak untuk diajak melindungi para pekerja rentan di lingkungan masing-masing.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Disnakertrans Bantul, Agung Kurniawan mengatakan jawatannya telah melakukan upaya pengkoveran BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja di Bantul di beberapa segmen.

“Di program padat karya kami telah melakukan pengkoveran BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja dan di setiap kegiatan kan melibatkan 26 pekerja,” kata Agung di ruang kerja Bupati Bantul pada Senin (27/2/2023).

Disnakertrans juga telah membentuk tim sosialisasi terkait pengkoveran BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat baik dari segmen UMKM maupun pekerja rentan dan industri.

“Kami selaku anggota tim kepatuhan untuk optimalisasi kepesertaan BPJS nanti dalam waktu dekat ini akan melakukan koordinasi bersama para OPD agar kepesertaan ini meningkat, karena mengingat ada pekerja non-ASN dan mitra kerja di lingkungan OPD di Bantul termasuk asosiasi usaha di bawah OPD,” katanya.

Seluruh pekerja non-ASN di lingkungan Pemda Kabupaten Bantul telah terkover BPJS Ketenagakerjaan.

“Kalau yang di lingkungan Pemkab itu semua pekerja non-ASN sudah 100% terkover, begitupun juga para pekerja Padat Karya. Di lain pihak masih ada beberapa jiwa yang belum dapat kami optimalkan [kepesertaan BPJSnya] terutama untuk tenaga pendidik,” ucapnya.