Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, saat menyerahkan secara simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (HJT), dan beasiswa pendidikan sejumlah Rp 264.228.479 dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhumah Neneng, petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok yang meninggal karena kecelakaan saat melaksanakan tugas operasi bersih di Jalan Margonda Raya, Rabu (08/03/23). (Foto: Diskominfo).

berita.depok.go.id- Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengatakan, program Badan Penyelenggara (BP) Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan sangat diperlukan bagi para pekerja di berbagai bidang. Menurutnya, kepesertaan BP Jamsostek bagi pekerja adalah upaya perlidungan dari potensi risiko kecelakaan kerja.

“Manusia pasti punya rasa takut dengan berbagai hal dan sifatnya fitrah dan lumrah. Sama seperti ketakutan terhadap pekerjaan, berandai-andai ketika hilang pekerjaannya, dipecat dan sebagainya. Rasa takut itu bisa diatasi atau dikurangi dengan BP Jamsostek melalui berbagai manfaatnya,” katanya kepada berita.depok.go.id saat menghadiri Jamsostek Fair Kota Depok di Zamzam Convention Center, Jalan Margonda Raya No.12, Pancoran Mas, Rabu (08/03/23).

Dikatakan Bang Imam, sapaannya, pihaknya juga turut memberikan perhatian dan perlindungan kepada para pekerja di lingkungan Pemkot Depok. Yaitu dengan mengikutsertakannya dalam kepesertaan BP Jamsostek. 

“Jika ada risiko kecelakaan kerja, maka BPJS Ketenagakerjaan yang meng-cover pengobatan dan perawatan hingga sembuh. Saya ingin semua perusahaan di Kota Depok juga mendukung ini, ayo lindungi tenaga kerja dengan ikut BP Jamsostek,” katanya.

Dirinya mengungkap, salah satu lembaga yang juga harus diberikan apresiasi adalah Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Depok yang turut membayarkan BP Jamsostek untuk para marbot masjid. Sebab, para marbot juga berisiko dalam melakukan kerja-kerjanya.

“Kami juga ingin BP Jamsostek bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyasar pekerja sektor informal. Termasuk dengan UPTD Pasar di Kota Depok atau Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), agar para pedagang bisa ikut dalam BP Jamsostek, karena risiko pekerjaan mereka,” ungkapnya.

Terakhir, dirinya menambahkan, Pemkot Depok juga berencana memberikan perlidungan BP Jamsostek kepada kurang lebih 6.100 ketua RT dan ketua RW. Namun, imbuhnya, tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Ini penting, karena kami ingin warga kami juga bisa terlidungi dalam melakukan kerja-kerjanya. Di sini ada perwakilan DPRD semoga bisa disetujui, BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan penghitungan sekitar RP 878 juta per tahun," ungkapnya.

"Semoga apa yang pemerintah lakukan, baik program fisik dan non fisik bisa memberikan perlindungan kepada warga kita,”pungkasnya. (JD 03/ED 01/EUD03)