Editor : Hendra Efison -16 July 2023

PADEK.CO–Pemprov Sumbar melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar menunjukkan komitmennya untuk peningkatan kualitas hidup para nelayan. Hal ini dibuktikan dialokasikannya bantuan berbagai sarana prasarana (Sapras) penangkapan ikan dan jaminan sosial (Jamsos) untuk nelayan.

Bantuan yang diperuntukkan untuk nelayan Pesisir Selatan itu diserahkan Gubernur Sumbar Mahyeldi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Carocok Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Jumat (14/7).

“Ini adalah bentuk kepedulian dan komitmen Pemprov Sumbar untuk peningkatan kualitas hidup para nelayan. Sekaligus dalam rangka pengentasan kemiskinan di masyarakat pesisir,” kata Mahyeldi saat penyerahan bantuan.

Turut dihadiri Ketua TP-PKK Sumbar Harneli Mahyeldi, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi, Kepala Disnakertrans Sumbar Nizam Ul Muluk, Sekkab Pesisir Selatan Mawardi Roska, mewakili Danlantamal, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padang Jefri Iswanto, tokoh masyarakat, camat dan wali nagari se-Kecamatan Koto XI Tarusan.

Adapun rincian bantuan yang diserahkan Mahyeldi adalah sapras penangkapan. Terdiri dari mesin tempel 8 PK sebanyak 6 unit, mesin tempel 9 PK sebanyak 39 unit, mesin tempel 13 PK sebanyak 10 unit, dan mesin tempel 15 PK sebanyak 78 unit.

Mesin tempel 40 PK sebanyak 11 unit, rumpon sebanyak 1 unit, tramel net sebanyak 27 unit, fish box 100 Lt sebanyak 200 unit, fist box 200 Lt sebanyak 50 unit, dan gillnet sebanyak 57 unit.

Kemudian sarana pengolahan hasil perikanan berupa rehab UPI 1 unit, SPG roda tiga 5 unit dan fish box 7 unit. Selanjutnya juga ada bantuan berupa pengikutsertaan nelayan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk 954 orang nelayan.

Bantuan sarana budidaya berupa benur udang vaname dua kelompok, benih kerapu 20.400 ekor, pakan 11.320 kg, warung 10 unit. Sarana penyelamatan lingkungan berupa restocking 30.000 ekor dan terumbu karang 90 unit.

Mahyeldi menuturkan, berbagai bantuan ini diberikan untuk mendorong peningkatan produktivitas para nelayan dan pelaku usaha perikanan.

“Kami berharap produktivitas para nelayan dapat meningkat, agar tingkat kesejahteraan juga ikut terangkat, terutama untuk nelayan tradisional,” ujarnya.

Sementara tujuan dari pengikutsertaan nelayan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, menurut Mahyeldi, adalah untuk membantu mereka bilamana terjadi kecelakaan kerja, sehingga ada santunan yang dapat diterima.

Ia berharap, dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan itu akan memberikan ketenangan bagi para nelayan dan keluarga saat mereka beraktivitas.

“Nelayan itu memiliki risiko kerja yang tinggi. Itu makanya kita ikutkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, agar ada jaminan,” tutur Mahyeldi.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (DKP) Sumbar Reti Wafda menjelaskan bukti Pemprov Sumbar peduli pada kesejahteraan para nelayan skala kecil, untuk Kabupaten Pesisir Selatan saja selama tahun 2022, DKP Sumbar telah menyerahkan bantuan berupa 58 unit candi mesin 15 PK, 40 unit rata-rata 40 PK, 2 unit mesin 4 PK, 36 unit mesin longtail 8.3 PK, dan 167 unit fish box 100 liter.

“Kami berharap, bantuan-bantuan yang btelah diberikan itu, dapat dimaksimalkan penggunaannya, sehingga skala usaha nelayan semakin hari dapat semakin berkembang,” ujarnya.

Sebelum penyerahan bantuan sarana prasarana dan jaminan sosial, Gubernur Sumbar melakukan penebaran benih ikan restocking perairan umum di Kelompok Karang Taruna Nagari Koto Baru Koto Barapak Nagari Bayang sebanyak 10.000 ekor. Jenis ikan yang ditebar adalah ikan garing.

“Tujuan utama melakukan restoking adalah meningkatkan ukuran populasi ikan lokal yang sebelumnya mengalami penurunan akibat penangkapan atau penyebab lainnya,” tutur Mahyeldi.

Termasuk gangguan habitat, pencemaran, ataupun penyebab yang bersifat ekologis misalnya persaingan dan pemangsaan.

“Restocking juga bertujuan untuk mempertahankan tingkat keanekaragaman hayati ikan di suatu perairan,” ucap Mahyeldi.

Ditambahkan Kadis DKP Sumbar Reti Wafda, tahun ini, Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan penebaran benih ikan restocking perairan umum untuk lubuk larangan sebanyak 300.000 ekor. Ini tersebar di 10 kabupaten/kota dengan kelompok penerima sebanyak 30 kelompok. Jenis ikan yang ditebar adalah ikan garing.

“Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu kabupaten dilaksanakan kegiatan restocking ikan perairan umum ini. Di kabupaten ini terdapat 3 kelompok penerima dengan jumlah bibit sebanyak 30.000 ekor,” tukasnya. (*)