Bayu Jatmiko Adi

Anik Sulistyawati

SOLOPOS.COM - Ilustrasi perumahan ideal (freepik)

Solopos.com, SOLO —MLT atau Manfaat Layanan Tambahan dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mendapatkan pembiayaan rumah.

Ketua DPD REI Jateng, Suhartono, mengatakan MLT BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi bagi masyarakat untuk bisa membeli rumah. Dia pun berharap ke depan program dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut bisa berjalan baik dan mendapat respons yang baik dari masyarakat peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Diketahui saat ini BPJS Ketenagakerjaan di Jawa Tengah (Jateng) bersama DPD REI Jateng dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Bank BJB) melakukan kerja sama terkait pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan. Khususnya untuk mengoptimalkan MLT BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan kesempatan bagi pesertanya untuk mengakses pembiayaan rumah.

Menurut Suhartono, kerja sama tersebut akan menjadi peluang REI di Jateng. Terlebih banyak perusahaan di Jateng yang masuk menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan.

Hanya menurutnya, ke depan program yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan terkait pembiayaan rumah juga bisa diakses MBR.

“Di sini menang ada sesuatu yang perlu didiskusikan lebih intens bahwa sebagian besar mereka [karyawan/pekerja] adalah masyarakat bawah. Sementara MLT di BPJS itu kan untuk masyarakat non-MBR. Untuk itu kami mengusulkan ke depan barangkali memungkinkan untuk masyarakat MBR bisa juga diperhatikan dari program BPJS Ketenagakerjaan,” kata dia, Selasa (20/8/2024).

Dia mengatakan untuk saat ini backlog perumahan di Jateng ada sekitar 800.000. sedangkan di Jawa ada sekitar 2,4 juta. Di sisi lain menurutnya, sebagian masyarakat khususnya masyarakat bawah, masih kesulitan untuk mengakses pembiayaan rumah.

“Mereka lebih tidak bisa diterima bank karena outsourcing, maka ini menjadi perhatian kami. Masih banyak saudara kita yang belum punya rumah. Sementara kalau kami masukkan ke bank kebanyakan tidak bisa karena tidak bankable. Ini tentunya menjadi PR bersama semoga ke depan masyarakat golongan ini bisa difasilitasi. Mungkin bisa dengan aturan khusus,” kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Jateng & DIY BPJS Ketenagakerjaan, Isnavodiar Jatmiko, menyampaikan mengenai layanan pembiayaan rumah untuk MBR, pihaknya belum dapat menjelaskan lebih jauh.

“Dalam konteks ini kami mulai saja dulu ke perusahaan dengan pekerja yang memang kita anggap mampu dan secara keuangan juga diterima risikonya oleh bank, tapi memang dia butuh rumah. Toh, mereka juga bagian dari 2,4 juta [backlog]. Jadi kami mulai saja dari kecil, bagaimana caranya kita mengejar backlog dari langkah yang kecil dulu,” kata dia.

Dari kalangan perbankan, CEO Regional V Bank BJB, Jadi Kusmaryadi, menyampaikan terkait aturan penyaluran pembiayaan, kalangan perbankan pun diawasi oleh regulator dengan ketentuan yang sudah ada.

“Tapi benar memang itu kenyataan di lapangan. Tantangan kami dihadapkan oleh masyarakat yang tidak bankable. Tentunya kami beriringan dengan regulator terus melakukan literasi keuangan yang tentunya menjadi salah satu cara menjawab tantangan bagaimana sebenarnya cara kita berbank,” kata dia.