Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Murni. (istimewa)

BALIKPAPAN.NIAGA.ASIA – Pemkot Balikpapan menunjukkan langkah nyata dalam mendukung kelompok difabel dengan memulai program bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2025. Dengan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar, program ini akan memberikan perlindungan sosial bagi 10.000 pekerja difabel di kota ini.

Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Murni, mengatakan, program ini merupakan inisiatif baru yang dirancang untuk menjangkau kelompok masyarakat rentan.

“Tahun sebelumnya program ini belum ada. Pendataan sudah selesai, dan pelaksanaannya akan dimulai Januari 2025 melalui Disnaker,” kata Murni dalam keteranganya, Selasa 10 Desember 2024.

Menurut data yang dihimpun, Kota Balikpapan memiliki sekitar 35.000 pekerja rentan. Sementara itu, Pemprov Kaltim telah memberikan bantuan kepada 10.000 pekerja rentan lainnya.

Dalam program ini, Pemkot Balikpapan memprioritaskan kelompok difabel sebelum memperluas cakupan ke pekerja nonformal lain, seperti kepala keluarga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.

Setiap peserta program akan mendapatkan perlindungan jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM), dengan premi sebesar Rp 16.800 per orang yang sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Langkah ini sesuai dengan arahan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja.

Selain program bantuan iuran BPJS, Pemkot Balikpapan juga menjalankan berbagai program inklusif untuk memberdayakan kelompok difabel. Salah satunya adalah kerja sama dengan UMKM yang memberikan ruang bagi difabel untuk berkontribusi di berbagai kegiatan.

“Kami ingin memastikan kelompok difabel dapat berkembang dan berkontribusi dalam berbagai event yang diadakan,” demikian Murni.

Penulis: Heri | Editor: Saud Rosadi