_kementerian_dalam_negeri_(kemendagri)_noudy_r.p._tendean._dok._bskdn_kemendagri.png)
Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Noudy R.P. Tendean. Dok. BSKDN Kemendagri
Bertemu Tim BPJS, Kemendagri Harap Program Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tepat Sasaran
Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertemu dengan tim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Pertemuan ini membahas soal perlindungan terhadap masyarakat miskin ekstrem dan pekerja rentan.
Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean mengatakan pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan juga menganalisis percepatan peningkatan cakupan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di seluruh Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Sehingga program nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini maupun kemiskinan pada umumnya bisa mencapai sasaran,” ujar Noudy dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025.
Dia menjelaskan penghapusan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Oleh karena itu, langkah ini merupakan strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan dari aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan.
BSKDN Kemendagri yang berfungsi menyusun dan merumuskan rekomendasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri menyambut baik kerja sama tersebut. “Terima kasih untuk semangat yang sama untuk kita berkolaborasi dalam cara kita melaksanakan program nasional ini,” kata dia.
Dia menjelaskan penghapusan kemiskinan merupakan salah satu isu yang diatensi BSKDN Kemendagri. Pihaknya juga memiliki berbagai inovasi yang salah satu tujuannya adalah menghapus kemiskinan.
Hal ini misalnya dalam mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. Selain memudahkan pelayanan, hal ini untuk memberikan kemudahan berinvestasi.
Noudy menjelaskan pihaknya juga mendukung adanya UCJ Award yang dapat memotivasi daerah untuk terus berkinerja. Program ini diyakini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan bagian dari upaya pemberantasan kemiskinan.
(Achmad Zulfikar Fazli)
Berita Terkait

BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Komitmen Lindungi Pekerja di Tengah Tantangan Global
Kamis, 17 Aprli 2025

Kecelakaan Kerja Pembangunan Jetty, Perusahaan Diduga Lalai
Kamis, 17 Aprli 2025
Layanan Chat TanyaBPJAMSOSTEK




